Anies: Tak Ada Pasal di Undang-Undang yang Larang Profesi Tukang Becak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji regulasi larangan becak di Ibu Kota. Gubernur DKI Anies Baswedanberalasan tidak terdapat undang-undang (UU) yang menyatakan pelarangan operasional becak.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga mengatakan tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang melarang profesi becak. DKI, menurut dia, menjadi satu-satunya yang melarang becak.

"Tidak ada satu pun pasal di undang-undang yang melarang orang berprofesi sebagai abang becak. Hanya perda di Jakarta dan itu melarang eksistensinya, biarkan jadi masa lalu," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018).

Hari ini, Anies mendapat sumbangan prototipe becak listrik dari politikus PAN, Hanafi Rais. Anies sangat mengapresiasi hal itu.

Dia menyebut transportasi tradisional tersebut dimodifikasi menjadi lebih modern meski bentuk aslinya tidak berubah.

Becak listrik juga dinilai lebih hemat energi. Sebab, penggeraknya adalah dinamo yang dipasang di bawah jok becak. Namun, tetap saja, agar becak listrik bisa beroperasi, regulasi di Pemprov DKI perlu direvisi. Karena itu, Anies mengatakan akan mengkaji ulang.

Apalagi, menurut Anies, alat transportasi hemat engergi tengah tengah menjadi tren di dunia.

"Secara prinsip enggak beda banyak (dengan becak konvensional), sama-sama penumpang satu atau tiga. Kami nanti akan atur dari sisi perda," ucap Anies.