Gugat KPU ke PTUN, Partai Idaman Pertanyakan Status TMS Rhoma Irama

Liputan6.com, Jakarta - Partai Idaman melanjutkan sidang gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di PTUN Jakarta. Langkah hukum itu ditempuh setelah KPU menyatakan Partai Idaman tidak lolos verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Pengacara Partai Idaman, Alamsyah menjelaskan, agenda sidang kali ini penyampaian berkas gugatan. Salah satu poin yang disoroti terkait alasan KPU menyatakan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama dan Sekretaris Jenderalnya, Ramdansyah, tidak memenuhi syarat (TMS).

"Dikatakan dalam penolakan itu Ketua dan Sekjen tidak memenuhi syarat administrasi, jadi KPU dalam surat keputusan (SK) tidak bisa lanjutkan verifikasi," kata Alamsyah di PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (12/3/2018).

Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah turut menimpali. Menurut dia, dari tujuh kategori poin pemenuhan syarat keanggotaan dari KPU, dirinya dan Rhoma seharusnya memenuhi syarat (MS).

"Kami masuk TMS poin 7, itu karena KTP buram, atau salah nama atau tanggal lahir. Tapi dicoret begitu saja, padahal namanya verifikasi, penelitian keabsahan mestinya diperiksa dulu dengan kartunya," klaim Ramdansyah.

Dalam verifikasinya, KPU menyatakan status anggota partai Idaman, seperti bendahara Partai Idaman Mariyam Fatimah, memenuhi syarat (MS). Sementara status Ketum dan Sekjen TMS yang TMS, dinilai Partai Idaman sebagai kejanggalan.

Rhoma dan Ramdansyah gagal verifikasi di poin ke tujuh verifikasi administrasi anggota partai KPU. Butir itu mengatur Data KTP elektronik, Surat Keterangan dan/KTA tidak sesuai dengan data anggota yang ada dalam SIPOL.

"Jadi kami akan buktikan kalau Haji Rhoma Irama itu sangat jelas WNI asli dan juga Ramdansyah," tegas kembali Alamsyah.