Pemerintah Minta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Peserta Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman peserta Pilkada 2018 yang menjadi tersangka korupsi.

Hal ini disampaikannya usai berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaksa Agung, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Polri, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya.

"Tapi kalau sudah sebagai Paslon menghadapi Pilkada serentak, kita dari penyelenggara minta ditunda dulu," kata Wiranto, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dia menuturkan, penundaan yang dimaksud tak hanya pengumumam, tapi meliputi penyelidikan, penyidikan, atau memanggil paslon sebagai saksi.

"Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi atau tersangka," ungkap Wiranto.

Namun, tidak ada paksaan bagi KPK untuk menuruti permintaan pemerintah. Apalagi, penegak hukum, termasuk KPK, tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, bahkan Presiden.

"Kita bersikap, kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, itu silakan saja KPK lakukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan," pungkas Wiranto.