Revisi UU MD3 Berlaku, DPR Lantik Pimpinan dari PDIP Pekan Depan

DPR Sahkan Revisi Undang-Undang MD3 — Suasana Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) berlaku secara efektif mulai hari ini. Untuk penomoran UU tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

DPR sudah menjadwalkan pelantikan pimpinan tambahan dari Fraksi PDIP pada Selasa 20 Maret 2018. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan mengirim surat ke fraksi PDI Perjuangan guna mengirimkan nama calon yang akan dilantik.

"Maka kami akan menunggu siapa yang akan dikirim oleh PDI Perjuangan untuk mengisi kursi yang kosong di Wakil Ketua DPR RI," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Penambahan satu pimpinan DPR merupakan bagian dari amanat UU MD3 yang baru. Dengan begitu, pimpinan di DPR akan berjumlah enam orang.

Pengesahan UU MD3 sendiri sempat mengalami tarik ulur di eksekutif. Presiden Jokowi menolak menandatanganinya.

Ia sadar UU MD3 menuai banyak kecaman dari masyarakat. ""Kenapa saya tidak tanda tangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," ucap Jokowi.

Namun, berdasarkan aturan, undang-undang otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan di Paripurna DPR, meski presiden tidak membubuhkan tanda tangan.

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, meski belum ditandatangani presiden revisi UU MD3 tetap akan berlaku mulai Rabu ini.

2 dari 2 halaman

Bukan Kali Pertama

Bambang Soesatyo — DPR Harap Tak Ada Perppu UU MD3

Bamsoet mengatakan sebenarnya preseden itu bukan kali pertama suatu undang-undang tidak ditandatangani presiden. Saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hal serupa juga terjadi di beberapa undang-undang.

Bamsoet meminta masyarakat yang keberatan dengan UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Semua peristiwa pasti kita ambil pelajarannya," jelas Bamsoet.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
UU MD3
PDIP
Pimpinan DPR