Terbukti Hina Penguasa, Asma Dewi Saracen Divonis 5 Bulan 15 Hari Penjara

Lewat vonis ini, majelis hakim memberi kesempatan terhadap terdakwa bersama tim penasihat hukum untuk mempertimbangkan banding. Begitu pula kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan hal serupa.

"Jadi bagaimana akan mengajukan banding?" tanya Hakim Aris.

"Kami pikir-pikir dulu yang mulia," kata pengacara Asma Dewi, Nurhayati.

"Ya kami juga pikir-pikir," timpal Jaksa Dedying Wibyanto.

"Ya karena kedua pihak pikir-pikir, Saya berikan waktu tujuh hari," tutup Hakim Aris sambil mengetuk palu sidang.

Sebelumnya terdakwa Asma Dewi dituntut jaksa seberat pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Asma Dewi dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terdakwa kasus ujaran kebencian, Asma Dewi, tidak mengakui kepada polisi bahwa dirinya terlibat sindikat Saracen. Akan tetapi, penyidik menemukan ada nama Asma Dewi dalam struktur Saracen yang tercatat di website Saracen.

"Secara kelompok kan tidak ya. Tapi kan kalau di struktur organisasi, di website-nya ada," ujar Kanit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Polri, AKBP Purnomo, saat ditemui di Wisma Bhayangkari Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 14 September 2017.

Hingga saat ini penyidik masih mencari bukti lain terkait hubungan Asma Dewi dan Saracen. Purnomo mengatakan, tersangka lain yang sudah ditangkap juga menyangkal jika Asma Dewi bagian dari sindikat Saracen.

"Itu harus kita dalami lagi. Proses penyidikan kan masih berlangsung. Belum ada pengakuan dari masing-masing (tersangka). Kan hak mereka untuk menyangkal. Penyidik nanti punya bukti-bukti lain," kata Purnomo.

Ia juga menyampaikan, penyidik mempunyai bukti unggahan berkonten ujaran kebencian dari Asma Dewi di akun Facebook ibu rumah tangga tersebut. Atas perbuatannya, Asma Dewi disangkakan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau UU ITE.

"Iya pasal 28 ayat 2. Bukti postingan ada," ujar Purnomo.