Majalah Tempo Sepakat Terbitkan Hak Jawab soal Kartun Rizieq Shihab

FPI demo kantor Facebook Indonesia. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli bersepakat dengan perwakilan massa Front Pembela Islam (FPI) untuk menerbitkan hak jawab atas karikatur yang dinilai menyinggung Rizieq Shihab.

"Saya menimbang sekali FPI berada di depan menjaga Islam dan NKRI. Karena itu, kita sama-sama berpihak dan berpijak pada hukum. Persoalan ini akan diselesaikan di Dewan Pers. Karena penyelesaian di Dewan Pers memakan waktu, maka kami akan keluarkan hak jawab di edisi berikutnya," tutur Arif di atas mobil komando pengunjuk rasa FPI di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).

Mendengar jawaban itu, massa FPI merasa tidak puas. Pengunjuk rasa meminta permintaan maaf secara lugas dari Arif. Bahkan, mereka meminta jabatannya sebagai pemimpin redaksi dicabut.

Arief pun menyampaikan maafnya kepada pihak yang tersinggung.

"Bapak Ibu, saya mau bilang kerja jurnalistik menyimpan dhoifnya. Kalau kita salah, maka akan ada prosedur di balik itu semua. Kalau kartun majalah Tempo menimbulkan ketersinggungan, maka saya minta maaf," jawab dia.

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab batal pulang ke Indonesia. Hal itu disampaikan Humas Presidium Alumni 212, Novel Bamukmin.

2 dari 2 halaman

Bukan Minta Maaf, Tapi Hak Jawab

Setelahnya, Arif menjelaskan bahwa pada dasarnya permohonan maaf itu berkenaan dengan sikap tersinggung dari pihak yang melihat kartun tersebut. Sebab, yang berwenang menilai kartun karikatur itu adalah Dewan Pers.

"Kami memberi dan menilai dengan tafsir yang berbeda. Kartun dengan teks itu berbeda. Karena kalau kartun itu multitafsir. Jadi, kalau saya mengatakan maaf tadi di depan, redaksinya adalah permintaan maaf atas ketersinggungan. Adapun tentang kartun itu domain Dewan Pers," ucap Arif.

Yang jelas, Majalah Tempo edisi berikutnya akan memuat hak jawab atas karya jurnalistik yang menimbulkan ketersinggungan itu.

Selebihnya, proses hukum di Dewan Pers akan dilalui jika memang pihak FPI melayangkan somasi ke lembaga tersebut. "Bukan permintaan maaf, tapi hak jawab. Apa pun keputusan Dewan Pers akan kita patuhi," Arif menandaskan.