KPK: Kasus Cagub Maluku Utara Sempat Ditangani Kepolisian

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kasus Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sempat ditangani Kepolisian.

"Kasus ini pernah ditangani oleh Polda Maluku Utara. Beberapa tersangka lainnya telah dipidana," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam 16 Maret 2018.

KPK menetapkan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang juga Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus (ZM) sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009.

"Pada 2017, tersangka AHM mengajukan praperadilan dan PN Ternate mengabulkan gugatan sehingga Polda Maluku mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan oleh Polda tidak sah," tutur Saut seperti dikutip dari Antara.

Sejak saat itu, kata Saut, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Maluku untuk kemudian membuka penyelidikan baru atas kasus ini sejak Oktober 2017.

Saut juga menegaskan sesuai kewenangan di Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum tersebut.

"Apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata proses hukum yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan kecukupan abadi," kata Saut.

Atas perbuatannya, Cagub Maluku Utara Ahmad dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .