Abraham Samad: Penundaan Tersangka Calon Kepala Daerah Banyak Mudaratnya

Inspirato-Abraham Samad — Ketua KPK RI 2011-2015 Abraham Samad saat menjadi narasumber dalam acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (23/1). (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, penundaan proses hukum kepala daerah yang tersangkut korupsi memiliki banyak mudarat. Salah satunya, tersangka dapat menghilangkan barang bukti.

"Kalau dia menghilangkan barang bukti, proses penegakan hukumnya akan terhambat. (Kasus) Bisa berjalan di tempat dan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal," ujar Samad di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).

Abraham Samad menilai, jika penundaan penetapan tersangka diumumkan setelah pilkada selesai, hal tersebut dapat membawa konsekuensi lebih buruk untuk tranparansi kepemimpinan di daerah.

Dia tidak ingin masyarakat nantinya memiliki pemimpin yang terjerat kasus korupsi.

"Coba kita bayangkan misalnya calon kepala daerah terpilih itu adalah tersangka. Saya pikir tidak ada negara di dunia ini yang seperti begini. Ini saya rasa merusak peradaban," ucap Abraham Samad.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menkopolhukan Wiranto menyampaikan agar KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah untuk menjaga kelancaran Pilkada serentak 2018

2 dari 2 halaman

Tak Bisa Diintervensi

Mantan Pimpinan KPK Beri Penyuluhan Antikorupsi — Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (kiri) menyampaikan pandangan kepada peserta Diklat & Sertfikasi Penyuluh Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11). Acara tersebut diikuti dari berbagai instansi pemerintah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sementara itu, Direktur Eksekutir Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung KPK meneruskan proses hukum calon kepala daerah. Dia menilai proses hukum tidak dapat diintervensi oleh politik.

"Kita adalah negara hukum tidak boleh dikang-kangangi dengan politik. Kalau sampai proses atas para tersangka ditunda maka ini menpelihatkan secara telanjang mata ada diskriminasi pada warga negara hanya karena calon," tutur dia.

Titi menuturkan KPK telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia dengan menangkap para pejabat negara yang tejerat kasus korupsi.

Jangan sampai, kata dia, masyarakat memilih pemimpin yang telah menjadi tersangka korupsi.

"Ketika ada OTT (operasi tangkap tangan), satu itu ironis satu lagi alhamdulillah. Publik dapat tau informasi utuh calonnya supaya tidak ada spekulasi KPK dibawa ke ranah politik sesuai prosedur dan alamiah," Titi menandaskan.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Abraham Samad
Kepala Daerah