Siapa Saja Anggota TUGPP Anies-Sandi?

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno belum mengumumkan seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Dari lima bidang yang direncanakan, baru tiga bidang yang diketahui publik, yakni bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, dan ketiga bidang percepatan pembangunan. Sedangkan bidang pengelolaan pesisir serta bidang ekonomi dan pembangunan belum ada kabar.

Menurut Sandiaga, belum diumumkan siapa saja anggota TGUPP lantaran pihaknya masih dalam tahap seleksi.

"Kita masih seleksi, masih kita coba bangun talenta pool-nya. Kita harapkan ada sebagian juga dari internal yang bergabung dan ada sebagian juga dari non-PNS," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Padahal, anggaran gaji TGUPP sudah diketok akhir 2017 dan sudah masuk pada APBD 2018 sebesar Rp 19,8 miliar. Pengalokasian gaji tersebut terbagi menjadi gaji 12 bulan. Seorang Ketua TGUPP mendapat gaji Rp 51,570 juta setiap bulan, lima orang ketua bidang TGUPP masing-masing Rp 41,220 juta, dan sisanya 67 anggota lainnya dengan honor berbeda berdasarkan tingkatan.

Sementara itu, dari tiga bidang yang sudah diketahui publik, anggota TGUPP terbagi menjadi profesional, PNS dan relawan atau tim sukses Anies-Sandi.

Pertama, Anies mengukuhkan TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi atau KPK DKI. Tim itu beranggotakan lima orang, di antaranya mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Semasa kampanye, Bambang tergabung dalam tim pakar Anies-Sandi. Sedangkan anggota yang lain adalah Nursyahbani Katjasungkana, Oegroseno, Mohammad Yusuf, dan Tatak Ujiyati

Untuk Bidang Harmonisasi Regulasi, advokat sekaligus pengusaha, Rikrik Rizkiyana, ditunjuk sebagai ketua. Dia diketahui merupakan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi. Sedangkan anggotanya adalah Djohermansyah Djohar (ahli pemerintahan dan otonomi daerah, Guru Besar IPDN, Dirjen Kemendagri 2010-2014), Fitriani A Syarief (ahli perundang-undangan dari Fakultas Hukum UI), Mustafa Fakhri (ahli hukum tata negara Fakultas Hukum UI) dan Aria Suyudi (ahli hukum perdata dan perdagangan internasional), Sri Rahayu (Kepala Biro Hukum Pemprov DKI 2008-2016).