Bahas Pelantikan Pimpinan Baru, MPR Bersama DPR DPD Rapat Siang Ini

Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pimpinan MPR hari ini, Rabu (21/3/2018), akan memanggil fraksi-fraksi dan DPD untuk rapat gabungan membahas pelantikan pimpinan baru MPR.

"Agendanya akan membahas tiga orang pimpinan MPR, sehingga nanti diputuskan jadwal pelantikan pimpinan DPR yang baru," ucap Basarah yang telah didapuk menjadi Wakil Ketua MPR oleh partainya, Selasa 20 Maret 2018, di Gedung DPP Golkar, Jakarta.

Undangan rapat itu, ucap Basarah, akan disampaikan langsung oleh pimpinan MPR saat ini.

Dia menjelaskan, rapat tersebut akan berlangsung Pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga telah mengatakan, pihaknya berencana menggelar rapat gabungan hari ini. Dengan begitu, pelantikan pimpinan baru MPR dapat dijadwalkan Kamis besok, 22 Maret 2018.

"Kita akan rapat gabungan pada hari Rabu pukul 13.00 WIB, hari berikutnya mungkin terjadi pelantikan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Maret 2018.

Mayoritas fraksi menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Namun, fraksi Nasdem dan Demokrat menolak usul perubahan tersebut.

2 dari 2 halaman

2 Pimpinan Baru

Bahas Pilpres 2019 Sekjen PDIP Sambangi Golkar — Suasana pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ada dua pimpinan baru MPR yang akan dilantik. Pertama adalah Ahmad Basarah dari PDIP. Penunjukkan Basarah merupakan konsekuensi dari berlakunya UU MD3 yang baru.

Ketua MPR mengaku telah menerima surat penunjukan Ahmad Basarah sebagai pimpinan baru MPR dari PDIP.

Kemudian, disebut-sebut Mahyudin dari Golkar yang dikatakan akan diganti oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Terkait Mahyudin, Zulkifli mengaku MPR belum menerima surat pergantian nama politikus Golkar itu.

Untuk rencana pergantian Mahyudin, Zulkifli menyebut itu merupakan keputusan dan urusan Partai Golkar. Sebagai pimpinan MPR, pihaknya tidak dapat ikut campur mengenai rencana tersebut.