PSI: Tudingan Amien Rais ke Jokowi Asal Bunyi

Liputan6.com, Jakarta - Ucapan politikus senior Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah oleh pemerintah Jokowi sebagai kebohongan menimbulkan polemik di masyarakat.

Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas menilai apa yang disampaikan Amien Rais tudingan yang menyesatkan.

"Sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi)," ucap Danik di Jakarta Rabu (21/3/2018).

Menurut Danik, program pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan. Namun juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan.

"Program ini sangat progresif, selain memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas lahan miliknya, juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan bagi mereka untuk mendapatkan akses modal dari perbankan," ucap dia.

Selain itu, dia menambahkan, konflik-konflik khususnya yang berkaitan dengan agraria terjadi sangat masif, rakyat kecil rentan jadi korban.

2 dari 2 halaman

Lebih Bijak

20160820-Pembukaan-Kongres-BM-PAN-Jakarta-Amien-Rais-Zulkifli-Hasan-JT — Ketua Dewan Pertimbangan PAN, Amien Rais didampingi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri acara Pembukaan Kongres BM PAN di Jakarta, Sabtu, (20/8). Acara Kongres ini beragenda Pemilihan Ketua BM PAN yang baru. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa sepanjang 2015-2017, telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria. Adanya sertifikat lahan ini diharapkan dapat meminimalisir adanya konflik agraria.

"Konflik agraria sangat masif, rakyat kecil rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Selain itu, tanpa sertifikat bargaining position rakyat dalam tawar menawar sangat lemah," ujar dia.

Danik berharap Amien Rais, sebagai politikus senior dan tokoh bangsa, lebih arif dan bijak dalam kritiknya atas berbagai Program Jokowi.

Perbedaan pandangan tentu diperlukan dalam mengoreksi dan memperkaya tawaran alternatif kebijakan. Namun, tentunya perbedaan pandangan tersebut memberikan masukan yang konstruktif.

"Tentu kritik dan perbedaan pandangan diperlukan untuk mengoreksi atau pun memberi tawaran alternatif kebijakan. Namun tentunya dengan memberi masukan yang konstruktif," Danik menandaskan.

Penulis: Fikri Faqih

Sumber: Merdeka.com