Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Resmi Dibangun di Bantar Gebang

Peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bantar Gebang. (Liputan6.com/Fernando Purba)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan peletakan batu pertama pembangunan pilot project pengolahan sampah secara termal (PLTsa/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Rabu (21/3/2018).

Pembangunan PLTSa ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Perpres No 58/2017), terkait proyek infrastruktur energi asal sampah kota-kota besar termasuk DKI Jakarta.

Menurut Kepala BPPT Unggul Priyanto‎, penerapan teknologi PLTSa dirasa perlu karena merupakan teknologi yang terbaik ketimbang dengan pengolahan sampah dengan sistem sanitary landfill (penumpukan sampah dan dilapisi tanah merah). PLTSa ini, sambung dia, ramah lingkungan dan dapat menghabiskan seluruh jenis sampah dengan skala cukup besar.

"Masalah sampah adalah masalah kita semuanya.‎ Pada umumnya, pengolahan sampah menerapkan sanitary landfill yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan berupa gas metane yang dapat merusak lingkungan hingga dua kali dari CO2 (karbon dioksida)," ujar Unggul Priyanto.

Dia berharap dengan adanya pembangunan PLTSa ini dapat menjadi model alternatif pengolahan sampah bagi kota besar di Indonesia. Khususnya yang memiliki kendala dalam lahan.

Sebagai contoh, pembangunan PLTSa di TPST Bantar Gebang yang hanya memakan lahan 7. 000 meter persegi, nantinya mampu membakar semua jenis sampah hingga 50 ton per hari dan dapat mengahasilkan listrik hingga 400 kilo watt (Kw).

"Kita harapkan, jika PLTSa ini berhasil sukses dan bisa diperbesar, dapat diterapkan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Mesin PLTSa yang bakal dibangun hingga selesai Desember 2018, sambung dia, beroperasi dengan cara membakar semua jenis sampah di dalam suhu yang mencapai di atas 950 derajat. Bahan baku sampah yang akan dibakar pun mencapai 50 ton per hari dan hasil pembakaran ini akan menimbulkan uap air yang akan diolah untuk menggerakkan turbin generator sehingga menghasilkan listrik berkapasitas 400 Kw.

Pemerintah Kota Jakarta Utara memperkirakan butuh satu minggu untuk membersihkan kawasan ini dari sampah yang menumpuk.

2 dari 2 halaman

Tanpa Polusi Udara

Pemulung Bantargebang Sumbang Rp 2 Juta untuk Jokowi — Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menitikkan air mata saat menerima lembaran-lembaran uang lusuh dari para pemulung.

Tak hanya itu, asap pembakaran akan diolah sedemikian rupa hingga tidak menyebabkan polusi udara. Lalu, air lindi sampah juga diproses dengan baik sebelum disalurkan, sehingga dapat mewujudkan program ramah lingkungan dan meminimalisasi dampak dari pengolahan sampah tersebut.

‎"Ini adalah teknologi yang sudah proven yang telah diterapkan di negara maju seperti Jepang, Jerman dan negara Eropa lainnya," katanya.

Di tempat sama, Sekda Pemprov DKI, Saefulloh, menyambut baik penerapan teknologi pengolahan sampah ini. Apalagi, kata dia, kelebihan teknologi ini adalah tidak memerlukan lahan yang luas. Namun, mampu mengurangi sampah dengan cepat.

"Area yang dibutuhkan lebih kecil, sekitar 7.000 meter persegi saja. Kita akan lihat kesuksesannya. Nanti, bisa saja kita anggarkan dan kita buat di tiap Kecamatan. Sepanjang emisinya, tidak mengganggu masyarakat, bisa kita buat dimana saja," kata Saeffuloh.

Ia berharap, agar program PLTSa ini dapat segera terwujud. Sebab, TPST Bantargebang saat ini cukup kelimpungan dengan menampung sampah sekitar 7.000 ton per hari, yang dibawa 1.200 truk setiap harinya.

"Dengan hadirnya teknologi ini dapat membantu masyarakat terhadap dampak pengolahan sampah. Bersama BPPT akan kita lakukan meminimalisasi dampak dari pengolahan sampah bagi lingkungan sekitar," ujarnya

Penerapan teknologi PLTSa ini merupakan kerja sama BPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah dimenangkan oleh PT Indomarine, melalui proses lelang yang dianggarkan APBD DKI 2017. Hadir juga dalam acara Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Ridwan Jamalaludin‎.