Sukses

Aliansi Buruh Mendukung Keinginan Gus Ipul untuk Mewujudkan Upah yang Lebih Adil

Gus Ipul mengatakan kedepannya nanti perlu ada terobosan dari pemerintah propinsi untuk percepatan penambahan jumlah perserta.

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah organisasi buruh diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Muslim Seluruh Indonesia (Sarbumusi) dan beberapa organisasi buruh lainnya, yang tergabung dalam Aliansi Buruh/Pekerja Jatim, menyatakan dukungannya kepada Calon Gubernur Jatim nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Pernyataan itu disampaikan terbuka saat diskusi bertajuk "Buruh/Pekerja bertanya Gus Ipul menjawab" yang berlangsung di Surabaya pada Rabu (21/03/2018).

Ketua Aliansi Buruh/Pekerja Jatim Ahmad Fauzi mengatakan Gus Ipul adalah sosok yang sangat perhatian terhadap persoalan buruh.

"Tapi kami titip agar beliau memperhatikan persoalan UMK dan UMSK berdasarkan zona yang menimbulkan disparitas," tegas Ahmad Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD SPSI Jatim.

Tuntutan dari Aliansi yang menjadi alasan dukungan kepada Gus Ipul, dituangkan dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Mendapatkan dukungan itu, keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Saya ingin menjadi bagian dari mereka agar mereka bisa memperioleh hak haknya secara adil. Dan menjaga kondisi ekonomi Jatim supaya stabil," ucapnya.

Wakil Gubernur Jatim 2 periode itu juga menyoroti keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

"Ada dua hal penting dalam PP itu yang menjadi persoalan, yaitu komponen hidup layak dan disparitas akibat zona UMK" kata Gus Ipul.

Sementara itu soal BPJS, Gus Ipul mengatakan kedepannya nanti perlu ada terobosan dari pemerintah propinsi untuk percepatan penambahan jumlah perserta.

"Misalnya Gubernur membentuk perda soal itu, atau tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur terkait termasuk relawan. Karena masih banyak perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul juga memperhatikan persoalan PHK. Pemprov Jatim menyediakan Iuran Bantuan Daerah kepada mereka sebagai penyambung hidup sementara sampai mereka kembali mandiri. Mereka ini mendapatkan pelatihan kerja atau berwiraswasta agar kembali berdaya.

Gus Ipul berharap melalui pelatihan-pelatihan kerja itu, mereka bisa berkompetisi untuk mengisi lapangan kerja di Jatim. Bukannya malah diisi oleh pekerja dari luar.

"Jatim masih menjadi incaran para investor karena mereka merasa nyaman. Selama ini persoalan buruh pengusaha di Jatim selalu bisa terselesaikan dengan baik sehingga tercipta suasana kondusif," pungkas Gus Ipul.

 

(*)