Zulkifli Hasan: Pembebasan Lahan Masa SBY Program Pemerintah

MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Penambahan Tiga Wakil Ketua — Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) didamping Wakil Ketua MPR Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, EE Mangindaan, dan Oesman Sapta Odang saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/3). Rapat membahas penambahan tiga Wakil Ketua MPR. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Kehutanan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan, mengatakan izin pembebasan lahan yang ditandatanganinya kala itu merupakan program hutan tanaman rakyat.

"Saya masih lihat datanya, karena jaman itu paling penting waktu itu saya adalah hutan tanaman rakyat," kata Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Maret 2018.

Dia menyebut program tersebut dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Zulkifli Hasan menjelaskan pembebasan lahan itu bertujuan untuk swasembada gula. Sehingga lahan itu difungsikan untuk penambahan pohon tebu.

"Di mana tangannya tidak ada lagi, kalau satu juga ada di mana tanahnya yang ada itu tinggal di Papua. Dulu ada program 300 ribu atau 400 ribu itu untuk gula dan memperluas pertanian dan bimknh perkebunan waktu itu," papar dia.

Namun, Zulkifli menyebut realisasi pembebasan lahan untuk penanaman pohon tebu itu tidak mudah. Sebab, terkendala dengan adanya hama serta minimnya infrastruktur penunjang.

"Tidak bisa lanjut juga karena orang-orangnya belum ada. Jadi nanti kita lihat lebih jelas," jelas Zulkifli Hasan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berbincang mengenai agenda Sidang Tahunan hingga makna perayaan Hari Konstitusi.

2 dari 2 halaman

Data Grenomics

Sebelumnya, Greenomics Indonesia meminta politikus Senior PAN Amien Rais mempelajari data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan selama 13 tahun terakhir.

Studi lembaga itu menunjukkan, selama 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu lebih dari 2,4 juta hektare. Luasnya lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, mengatakan lebih dari 90 persen izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.