Masinton: PDIP Tak Benturkan Siapa pun di Kasus E-KTP

Sebelumnya, PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut bahwa kadernya, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung, menerima aliran dana kasus e-KTP.

Dalam bantahannya, mereka menyebut, PDIP menjadi partai oposisi sewaktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun.

Pernyataan itu menyinggung Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai kasus e-KTP sangat tidak bijak dan tidak elok. Dia menilai Hasto memberikan pernyataan yang menggiring masyarakat untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Ferdinand menyebut hal itu sebagai upaya perbuatan cuci tangan atas kasus e-KTP yang sepatutnya tidak perlu dilakukan.

Berikut klarifikasi melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com.

1. Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu 'dikalahkan', misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun.

2. Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan 'integrasi data' antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.

3. PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan TIDAK pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP.

4. Saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tsb.

5. Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan.