Baku Balas Pernyataan Demokrat dan PDIP Karena Setya Novanto

Saling balas pernyataan antara PDIP dan Demokrat bisa berdampak hingga 2019. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut pernyataan PDIP sangat mengganggu partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk berkoalisi di Pemilu 2019.

Dia menilai seharusnya PDIP tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya mengenai persoalan kasus e-KTP. Namun, menyalahkan perorangan yang diduga melakukan tindak korupsi.

"Kalau dibilang mengganggu iya, sangat mengganggu," kata Syarief saat dihubungi di Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Kendati begitu, dia mengatakan koalisi antara PDIP dan Demokrat masih bisa terjalin. Syarief beralasan tidak ada yang pasti di kancah politik.

"Kemungkinan-kemungkiman masih ada, bisa iya dan tidak (untuk koalisi)," jelas Syarief.

Pihak PDIP juga masih optimis. Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat masih membuka koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski kedua partai tersebut sempat saling tuding, terkait pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung diduga terlibat kasus e-KTP.

Dia menyebut kedua partai tersebut hingga saat ini masih menjalin hubungan yang baik. Meskipun, sebelumnya terlihat saling menuding mengenai kasus proyek e-KTP.

"Masih ada, masih terbuka, kita sama sekali enggak ada masalah. Yang kita kedepankan adalah bagaimana Pak Jokowi bisa terpilih lagi, itu tujuan lebih besar partai politik sekarang ini," kata Arteria saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Selanjutnya, dia menambahkan mengenai koalisi dan pernyataan kasus e-KTP merupakan dua hal yang terpisah. Dengan begitu, tidak dapat dikaitkan satu sama lain.

"Politik itu sangat dinamis dan sangat dewasa, tidak mungkin karena ada noda seperti itu kita tiba-tiba berhenti," ucapnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau PDIP dan Demokrat menahan diri sambil memastikan para kadernya tak terlibat dalam kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

"Bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," kata Juru bicara PSI, Dini Shanti Purwono, Jumat (23/3).

Dia mengatakan, PDIP dan Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan rakyat Indonesia. Pihaknya khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar tersebut bukan saja memecah bangsa, namun juga bisa memperlemah upaya melawan korupsi

Politikus PDIP Maruarar Sirait mengomentari manuver mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum.

"Pertama kita harus hormati proses hukum. Kedua, KPK adalah lembaga yang sangat dipercaya publik, jadi berbagai survei itu sangat dipercaya publik. Ketiga, hukum tak boleh diintervensi," ujar pria yang akrab disapa Ara di bilangan Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Lebih dari itu, Ara mengaku cukup mengenal Puan dan Pramono. Apalagi mereka pernah bersama-sama menjadi anggota dewan dari Fraksi PDIP. Bahkan ketiganya juga menjabat sebagai pengurus di DPP PDIP.

"Yang saya tahu dan yakini, mereka (Puan dan Pramono) punya integritas yang baik, itu yang saya tahu," tutur dia.

Meski begitu, Ara meminta semua pihak tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Dia juga menegaskan bahwa hukum tidak bisa diintervensi siapapun.

Dia tak terlalu ambil pusing pernyataan Setnov yang menyebut Puan dan Pramono menerima aliran dana korupsi e-KTP. Ia percaya lembaga penegak hukum sekelas KPK bersikap profesional dalam menangani perkara.

"Kita yakin semua pasti ada kroscek dan verifikasinya dengan baik," Maruarar Sirait menandaskan.