Liputan6.com, Sleman: Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar dialog dengan para tokoh masyarakat dan agama di Kompleks Kantor Bupati Sleman, Yogyakarta, Rabu (22/6). Dialog digelar menyusul penolakan sebagian besar warga di kawasan rawan bencana Gunung Merapi terkait rencana untuk merelokasi mereka.
Saat ini sebagian besar korban Merapi sudah kembali ke wilayah asalnya. Ancaman untuk tidak memberikan bantuan dana stimulan pembangunan rumah dan infrastruktur lain ternyata juga tidak digubris warga. Pasalnya mereka masih tetap membangun rumah permanen di kawasan rawan bencana secara mandiri.
Sementara itu dalam dialog, Bupati Sleman meminta para tokoh masyarakat dan agama mendukung dan aktif dalam upaya pengosongan karena terkait keselamatan warga di kawasan bencana. Apalagi rencana ini diambil bukan tanpa dasar yang jelas melainkan sudah melalui penelitian pihak-pihak berkompeten.
Sebaliknya tokoh masyarakat membantah penolakan warga adalah upaya perlawanan terhadap pemerintah. Penolakan lebih akibat tak jelasnya berbagai kebijakan pemerintah terhadap warga lereng Merapi. Penolakan lebih sebagai upaya mencari kejelasan terkait kebijakan pemerintah terhadap nasib korban Merapi.
Para tokoh masyarakat dan agama menyatakan siap mendukung rencana relokasi. Namun mereka meminta jaminan agar cara-cara yang dilakukan tidak menyakitkan dan merugikan warga. Atas permintaanitu, Pemkab Sleman berjanji segera bertemu dan berdialog dengan korban Merapi untuk mencari solusi terbaik.(JUM)
Saat ini sebagian besar korban Merapi sudah kembali ke wilayah asalnya. Ancaman untuk tidak memberikan bantuan dana stimulan pembangunan rumah dan infrastruktur lain ternyata juga tidak digubris warga. Pasalnya mereka masih tetap membangun rumah permanen di kawasan rawan bencana secara mandiri.
Sementara itu dalam dialog, Bupati Sleman meminta para tokoh masyarakat dan agama mendukung dan aktif dalam upaya pengosongan karena terkait keselamatan warga di kawasan bencana. Apalagi rencana ini diambil bukan tanpa dasar yang jelas melainkan sudah melalui penelitian pihak-pihak berkompeten.
Sebaliknya tokoh masyarakat membantah penolakan warga adalah upaya perlawanan terhadap pemerintah. Penolakan lebih akibat tak jelasnya berbagai kebijakan pemerintah terhadap warga lereng Merapi. Penolakan lebih sebagai upaya mencari kejelasan terkait kebijakan pemerintah terhadap nasib korban Merapi.
Para tokoh masyarakat dan agama menyatakan siap mendukung rencana relokasi. Namun mereka meminta jaminan agar cara-cara yang dilakukan tidak menyakitkan dan merugikan warga. Atas permintaanitu, Pemkab Sleman berjanji segera bertemu dan berdialog dengan korban Merapi untuk mencari solusi terbaik.(JUM)