Sukses

Genjot KIP dan PKH, Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun 10 Persen

Jokowi berharap penurunan angka persentase kemiskinan menjadi di bawah dua digit itu bisa dicapai pada tahun ini.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan menurun sebesar 10 persen. Karena itu, ia menggenjot penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan progran KIP, PKH, dan Bantuan Sosial Pangan Rastra, di Lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

"Ya saya sampaikan harus turun. Harus turun di bawah 10 persen, harus turun. Angkanya berapa, harus turun di bawah 10 persen," kata Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id.

Berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin pada September 2017 sebesar 10,12 persen atau 26,58 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 0,52 persen dibanding Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.

Jokowi berharap penurunan angka persentase kemiskinan menjadi di bawah dua digit itu bisa dicapai pada tahun 2018 ini.

"Harus 1 digit. Ini targetnya ya," ucap dia.

Jokowi mengatakan pihaknya juga akan mengajukan penambahan PKH. Nanti akan lebih banyak keluarga yang mendapatkan PKH.

"Nanti tahun depan akan diajukan untuk PKH ini bisa dinaikkan, karena memang banyak keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan, baik untuk pendidikan anak, baik untuk gizi anak," kata Jokowi.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam laporannya mengatakan, penerima KIP se-provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2017 adalah 203.410 siswa. Sementara penerima KIP se-Banjarbaru ada 8.640 siswa.

 

2 dari 2 halaman

Penerima PKH

Adapun untuk penerima PKH, di Kalimantan Selatan sebanyak 115.010 keluarga penerima manfaat. Untuk penerima PKH se-Kota Banjarbaru ada 5.446 keluarga penerima manfaat.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, dan Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani.