Pemprov Diberi Waktu 30 Hari Respons Temuan Ombudsman soal Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman perwakilan DKI menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap penataan Tanah Abang. Dalam laporan ini, Pemprov diberikan waktu 30 hari untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Pemprov diwajibkan untuk menyerahkan kembali hasil evaluasi ke Ombudsman.

"Dalam waktu 30 hari ke depan kami memang memberikan kesempatan kepada Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah dan melaporkan progres dari tindakan korektif yang dilakukan Pemprov DKI kepada Ombudsman," ujar Plt Ketua Ombudsman perwakilan DKI, Dominikus Dalu, saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Senin (26/3).

Ombudsman meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap kebijakan agar menghindari malaadministrasi. Pemprov diminta membuat gra nd design kawasan Tanah Abang, dan rencana penataan PKL Tanah Abang, memaksimalkan pasar Blok G Tanah Abang, serta juga mengembalikan fungsi Jalan Jati Baru untuk lalu lintas.

Dalam laporannya, Ombudsman menetapkan maksimal 60 hari masa transisi untuk menyelesaikan malaadministrasi yang ditemukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"Selama 60 hari itu sudah mengembalikan fungsi, 30 hari itu sudah mencakup, kan dia harus melaporkan apa-apa saja progres yang dia lakukan dikomunikasikan ke kami," kata Dominikus.

Menanggapi ini, perwakilan Pemprov DKI, Kadishub Andri Yansah, mengatakan akan membahas temuan ini dalam 30 hari mendatang dan akan melaporkan kembali hasil pembahasan itu ke Ombudsman. Dia belum bisa memastikan apakah akan membuka kembali Jalan Jatibaru atau merelokasi PKL ke tempat lain.

"Pada prinsipnya akan melaporkan temuan dan tindakan korektif yang akan disampaikan oleh Pemprov DKI untuk pembahasan tindak lanjut terkait apakah ada relokasi tempat atau seperti apa nanti kita akan bahas detail ini, akan kita selaraskan dengan UU 29 Tahun 2007 terkait kekhususan Provinsi DKI," kata Andri.