Ombudsman: Rekomendasi Nonaktif Senjata Terakhir Hadapi Anies

Liputan6.com, Jakarta - Ancaman Ombudsman RI untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak main-main.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengatakan, sanksi itu mungkin saja diberikan jika Anies tidak kooperatif. Sebelumnya, Ombudsman mengeluarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) terkait konsep penataan PKL Tanah Abang Pemprov DKI.

"Kita panggil dulu, nanti kalau masih kekeuh dengan berbagai alasan baru kita keluarkan senjata terakhir kita, yaitu rekomendasi (bebas tugas). Kita lihat niat baik Anies dulu," kata Adrianus di kantor Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Ia menjelaskan, rekomendasi itu nantinya akan diserahkan ke terlapor dan Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri akan dilibatkan untuk ikut memantau rekomendasi tersebut.

"Diserahkan terlapor dengan beberapa ikutannya ke Mendagri dan pihak lain yang terkait," imbuh Adrianus.

Namun, Adrianus menyebut terbitnya rekomendasi masih harus melalui jalan panjang. Pihak Ombudsman, kata dia, akan lebih dulu memanggil Anies dan berkomunikasi soal LHAP yang telah diserahkan Senin (26/3/2018) kemarin.

"Kalau LHAP tidak diikuti, maka kami akan masuk ke fase serius yang berikutnya. Yaitu di mana fase kasus akan diperiksa ulang yang akhirnya melahirkan rekomendasi," beber Adrianus.