DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Kemanusiaan

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menunjukkan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Bamsoet, sapaan akrabnya, berharap negara-negara di ASEAN dapat proaktif dan bertindak tegas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.

“Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai, dan terbuka tentu saja akan terancam,” ujarnya, dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan, dan Delegasi ASEAN+3 , di sela-sela sidang Inter Parliement Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3/2018).

Bamsoet menyerukan anggota ASEAN+3, yang juga anggota IPU, untuk selalu kompak dan bersikap kritis terhadap kondisi di kawasan ASEAN. Segala persoalan yang terjadi, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan, harus cepat ditanggapi bersama.

Ia juga menyampaikan permintaan dukungan kepada anggota IPU dengan mendorong pemerintahnya untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Bamsoet melihat hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota IPU relatif stabil dan terus berkembang.

"Dengan menjadi anggota tidak tetap, kami berharap Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Termasuk di ASEAN,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Bamsoet juga berharap hubungan negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki), yang merupakan forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada tahun 2013, semakin baik dan saling memperkuat. Saat ini Indonesia menjadi Ketua MIKTA, setelah terpilih pada pertemuan tingkat Menteri pada 13 Desember 2017 di Istanbul, Turki.

Bamsoet meminta anggota MIKTA bisa lebih meningkatkan peran dan kerja sama di forum-forum global. Karena itu, untuk menjaga konsistensi kerja sama antar parlemen dalam MIKTA, berbagai pertemuan formal dan informal harus terus digelar secara kontinyu.

“Pertemuan antar delegasi Parlemen MIKTA dalam berbagai forum antar parlemen harus lebih sering dilakukan. Kita harus memanfaatkan forum pertemuan tersebut untuk saling memberikan dukungan dan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih solid,” ucapnya.

Tak hanya itu, secara khusus Bamsoet meminta Ketua Parlemen untuk bisa hadir dalam pertemuan antar parlemen MIKTA yang akan diadakan di Indonesia pada tahun ini. Dirinya yakin kehadiran para ketua parlemen MIKTA dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi hubungan negara MIKTA.

(*)