KPU: Akan Masuk Aturan, Mantan Napi Kasus Korupsi Dilarang Nyaleg

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, nantinya dalam Peraturan KPU (PKPU), akan ada larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif.

"Nanti akan kita masukkan juga aturan, yang sebenarnya di UU tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan caleg mau kita masukkan. Iya pertama kali," kata Hasyim, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Hasyim menjelaskan mengapa mantan narapidana korupsi tidak layak diberi kesempatan menduduki jabatan wakil rakyat. Menurut dia, seorang yang telah diberi amanah dan melakukan korupsi, pasti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Orang yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka berkhianat dengan jabatan yang diberikan.

"Koruptor itu pasti menyalahgunakan wewenang, orang yang sudah menyalahgunakan wewenang itu mengkhianati, orang yang sudah berkhianat kepada jabatannya, kepada negara, kepada sumpah jabatannya. Orang yang sudah berkhianat kepada jabatannya tidak layak menduduki jabatan publik lagi, tidak layak menduduik jabatan kenegaraan lagi, itu akan kita atur," ucap Hasyim.

Rencana aturan KPU itu bertujuan agar ke depannya, masyarakat dapat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.

Partai pun, turut memiliki andil dalam melahirkan calon-calon wakil rakyat yang berintegritas. Karenanya, dalam proses rekrutmen parpol diharapkan dapat lebih selektif.

"Yes, partai harus selektif. Kalau ada penolakan ini, berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih," kata Hasyim.

Saksikan video pilihan di bawah ini: