KPK: Pencucian Uang Setya Novanto Wajib Ditelusuri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, pihaknya akan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto atau Setnov terkait perkara korupsi proyek e-KTP.

"Harus didalami," ujar Saut saat dikonfirmasi, Sabtu (31/3/2018).

Dalam surat tuntutan jaksa KPK terhadap Setya Novanto, disebut adanya aliran dana proyek e-KTP hingga ke enam negara. Yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura, dan Hong Kong.

Jaksa menilai, penyamaran uang yang dilakukan Setya Novanto untuk mengelabui penegak hukum.

Menurut Saut, penelusuran dugaan pencucian uang yang dilakukan Setya Novanto wajib hukumnya dilakukan KPK.

"Wajib hukumnya," kata dia.

Jaksa penuntut umum menuntut Setya Novanto dengan hukuman penjara 16 tahun.

2 dari 2 halaman

Dituntut 16 Tahun Penjara

Diperiksa KPK, Setya Novanto Jadi Saksi Dua Tersangka Korupsi E-KTP — Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto akan menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, senin (26/03). Setnov dimintai keterangan untuk tersangka Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sebelumnya, Setnov dituntut penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Setnov juga dituntut membayar uang pengganti US$ 7,4 Juta, dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke KPK.

Jika Setnov tak mampu membayar, harta miliknya akan dilelang. Namun, jika harta benda Setnov tak mencukupi, maka akan diganti pidana selama 3 tahun.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Setya Novanto
Tokoh
Setya Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019
Lihat Selengkapnya
Setya Novanto
Kasus Setya Novanto