Diusulkan PSI Jadi Menko Polhukam, Jimly: Tak Perlu Dianggap Serius

PHOTO: Bahas Isu Sentimen Sara dengan Mengajak Dialog Bersama Antar Etnis dan Agama — Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie enggan menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Menko Polhukam.

Jimly menilai masih terlalu jauh bicara tentang kabinet karena pemilu juga belum digelar. Apalagi masih ada kemungkinan peta politik berubah.

Jimly Asshiddiqie Usulkan Pembentukan Mahkamah Etika Nasional

"Tidak usah anggap serius, biasa saja mengalir saja dulu karena pemilu masih lama," ujar Jimly saat dihubungi, Minggu (1/4/2018).

Jimly menilai, hal itu hanya permainan partai baru untuk promosi menaikkan elektabilitas semata. Kalau ditanggapi, menurutnya malah bahaya karena hanya memenuhi kepentingan PSI.

"Itu kan cara dia memperluas promosi diri, dia kumpulin orang. Jadi tidak usah anggap serius nanti bahaya, dia ambil untuk kepentingan dia," jelas Jimly.

Dia khawatir cara yang sama akan diikuti partai lain. Padahal belum tentu saran partai itu didukung masyarakat pemilih, atau presidennya sendiri. Sebab, kabinet merupakan hak presiden.

"Kalau 15 partai susun kabinet kan jadi mainan media, tidak karuan semua," ucap dia.

PSI sebelumnya mengusulkan sejumlah nama-nama calon menteri Kabinet, selain nama cawapres untuk Joko Widodo. Dalam deretan nama itu, Jimly Asshiddiqie masuk sebagai calon menteri Menko Polhukam.

Reporter : Ahda Bayhaqi

Saksikan video menarik berikut ini:

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019 sudah dibuka, salah satu partai yang mendaftar adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.