Kabinet Bayangan Usulan PSI Dinilai Tak Cocok Diterapkan di Indonesia

PSI memamerkan dua calegnya Rizal Cavalry, mantan wartawan bisnis dan Daniel Tumiwa, pakar bisnis sekaligus pegiat ekonomi digital. (Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi calon menteri di Kabinet Joko Widodo 2019-2024.

Terkait hal ini, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, apa yang dilakukan PSI mirip seperti kabinet bayangan yang kerap diterapkan oleh Amerika Serikat saat pemilu.

"Itu biasanya gaya di Amerika atau Australia, kabinet bayangan. Tiap partai sudah membangun formatur kabinetnya. Di Amerika simple ya cuma dua partai, jadi tinggal mendudukkan saja menterinya siapa," ujar Zuhro kepada Merdeka.com, Minggu 1 April 2018.

Namun, kata Zuhro, hal tersebut sulit diterapkan di Indonesia lantaran koalisi yang tidak menentu. Partai oposisi bisa merapat mendukung pemerintah di tengah jalan. Hal seperti ini yang tidak memungkinkan adanya kabinet bayangan.

"Untuk tentukan kabinet bayangan, partai politiknya harus refomasi. Kedua, koalisinya terformat, bukan gonjang ganjing yang bubar di tengah jalan," kata Zuhro.

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019 sudah dibuka, salah satu partai yang mendaftar adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

2 dari 2 halaman

Ubah Nama Kementerian

Daftar ke KPU, PSI Bawa Dokumen Sebanyak 4 Mobil Pick Up

Dia melihat upaya PSI tersebut karena ingin berkontribusi sebagai pendukung baru koalisi Joko Widodo. Namun, Zuhro menuturkan, harusnya PSI memahami konsep koalisi yang ada. Sebab, maksud dan tujuan kabinet bayangan tersebut tidak akan tepat sasaran.

"Sebagai orang yang ingin kontribusi ya tidak apa. Cuma harus pahami lah bangunan koalisi seperti apa. Kalau itu diinterupsi dikenalkan membangun kabinet bayangan, bisa meleset. Kecuali koalisi sudah mantap nyaris permanen," kata dia.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan sejumlah nama-nama calon menteri Kabinet, selain nama cawapres untuk Joko Widodo. Nama yang diusulkan PSI terdiri dari kalangan elite politik dan profesional.

PSI juga mengusulkan perubahan atas nama Kementerian. Perubahan nama itu yakni Menteri Komunikasi, Informatika, dan Big Data; Menteri UKM, Ekonomi Kreatif, Start Up, dan Pemuda; Menteri Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN; Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim; Menteri Sosial dan Mitigasi Bencana; Menteri Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak.

Reporter: Ahda Baihaqy