Anies Baswedan Janji Permudah Pencairan Dana Bantuan Penataan Puncak

Kepala BKSP Anies Baswedan memberi keterangan pers

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur), Anies Baswedan, mengatakan DKI akan membantu penataan hulu sungai Ciliwung atau kawasan puncak.

Penataan hulu, kata Anies, bukan hanya tugas Bogor melainkan Jakarta demi mencegah banjir tahunan yang terjadi lantaran air kiriman dari kawasan Bogor.

"Yang kita hadapi adalah problem lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendirian, harus diselesaikan bersama," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/3/2018).

Dia berjanji memberi bantuan atau dana hibah untuk menanggulangi banjir dengan sistem pencairan yang lebih mudah. Dana itu untuk pembebasan lahan atau penataan puncak.

"Misalnya bantuan pemprov DKI yang pencairan nya di tengah atau di ujung tahun anggaran. Diterima tapi tidak bisa dilaksanakan, akhirnya menjadi silpa," ucap dia.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan anggaran bantuan pada Pemprov DKI.

Bantuan itu termasuk untuk penggusuran villa liar atau penataan puncak secara keseluruhan. "Sedang inventarisasi, sedang kami data ulang villa. Kami mengajukan di dalamnya dana untuk (penggusuran) villa," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung lokasi banjir yang menggenangi terowongan Dukuh Atas. Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai mencapai 80 centimeter.

2 dari 2 halaman

Soroti Perizinan

Anies Baswedan menyambangi lokasi banjir Jakarta

Menurut Nurhayanti, pihaknya akan menyorot perizinan billa-villa dan bangunan di kawasan puncak yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan merusak kawasan hulu.

"Kami masuk dari segi IMB-nya," ia menambahkan.

Diketahui, rapat kerja BKSP diselenggarakan di Balaikota Jakarta, pada Selasa (3/4/2018). Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur, membuka dan memimpin rapat kerja yang membahas sejumlah program kerja strategis bersama Kepala Daerah masing-masing wilayah.