Bamsoet: KPK Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana evaluasi pilkada langsung. Kata Bamsoet, KPK sepakat sistem pilkada langsung dievaluasi karena tidak bisa menurunkan praktik korupsi oknum kepala daerah.

"Rupanya sudah kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah enggak mungkin bisa menurun kalau sistem enggak kita evaluasi," kata Bamsoet di Hotel Red Top Hotel, Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Bamsoet mengungkapkan, KPK berpandangan sistem pilkada lewat DPRD jauh lebih mudah diawasi. Selain mudah diawasi, biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah pun relatif rendah.

"Sekarang untuk dapat tiket saja paling enggak miliaran, Rp 5-10 miliar bahkan sampai ratusan miliar. Belum biaya kampanye, belum biaya saksi, belum biaya penyelenggara," klaimnya.

Bamsoet bercerita, wacana pilkada perwakilan lewat DPRD mulai muncul usai kunjungan ke sejumlah daerah. Masyarakat di daerah berpendapat, perbedaan sikap di Pilkada langsung memiliki daya rusak yang besar yang berujung perpecahan.

Belum lagi, menurutnya, penyelenggaraan pilkada secara langsung membuka ruang transaksional dan korupsi bagi calon kepala daerah.

"Kami dapat laporan bahwa dampak yamg ditimbulkan pilkada langsung ini sangat merusak, terutama moral masyarakat di daerah," ujarnya.

Wakorbid Pratama Partai Golkar ini menambahkan, calon kepala daerah terpilih juga berpotensi korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama Pilkada.

"Nah apa yang bisa kita harapkan dari seseorang kepala daerah yang keluarkan biaya puluhan miliar ketika dia menjabat? Pasti enggak ada yang dipikirkan buat rakyat, tapi kembalikan uang yang dikeluarkannya," ucap Bamsoet.