Menguji Aksi #2019GantiPresiden ala PKS

Tagar #2019GantiPresiden digagas oleh Politisi PKS Mardani Ali Sera. Menurut dia, gerakan ini sah secara konstitusional dan sebagai pendidikan politik bagi bangsa.

Dia mengaku gerakan ini berdasarkan data dan analisa yang sudah dilakukan.

"Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu 4 April 2018.

Mardani menjelaskan gerakan ini memiliki tiga esensi. Pertama sebagai bentuk pengingat bahwa pemilihan presiden makin dekat. Momentum ini menjadi penting karena akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Apalagi Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak.

"Hampir segalanya naik dan turun karena kepemimpinan. Apakah Indonesia akan jadi negara yang bersinar atau terbit atau menjadi negara gagal atau tenggelam tergantung siapa Presidennya di 2019," kata dia.

Kedua momentum gerakan ini ingin menghimpun dukungan oleh masyarakat yang ingin berharap ada presiden baru. Sehingga, persiapan tidak hanya dilakukan partai maupun organisasi masyarakat. Mardani ingin semuanya bersatu bersuara agar presiden diganti.

"Kita tidak sedang menyebar kebencian, kita tidak sedang menjelekkan Pak Jokowi, beliau orang baik, pemerintah sekarang sedang bekerja. Tapi kami menilai dan ini hak konstitusional kami, kami ingin #2019GantiPresiden yang lebih baik," jelasnya.

Mardani menyebut gerakan ini untuk merumuskan agenda Menuju Indonesia Berkah, Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak lagi terbelit hutang. Dan pendidikannya menghasilkan mujahid dan mujahidah berakhlak.

"Jadi Gerakan #2019GantiPresiden insya Allah akan terus jalan dengan cara yang benar, tidak memfitnah, selalu merujuk pada ulama dan selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Semoga Allah SWT berkahi dan lindungi gerakan ini," tutupnya.

Gerakan ini dinilai Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung sebagai hal yang sah-sah saja dan merupakan suatu yang lumrah, mengingat sistem rekrutmen capres dilakukan secara terbuka dan demokratis.

"Saya kira itu hal yang wajar, sesuatu yang normal dalam kaitannya dengan rekrutmen kepemimpinan nasional kita," ucap Akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu 7 April 2018.

Karenanya, kata Akbar, menjadi wajar jika terdapat partai politik lain yang belum resmi memberikan dukungan kepada calon kandidat manapun namun melakukan propaganda itu.

"Ada peluang untuk memberikan dukungan siapa yang akan mereka dukung untuk presiden yang akan datang. Nah siapa itu? Bisa saja mereka mempersiapkan juga," ujar Akbar.

Viral #2019GantiPresiden ditanggapi biasa oleh partai pendukung Jokowi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum PPP Romahurmuziy berkelakar tagar #2019GantiPresiden dilawan dengan #Lanjutkan212.

"Kalau hashtag yang kemarin itu seperti yang sudah diumumkan, maka kita juga punya hashtag yang lain yaitu #lanjutkan212," ucap Romi di Jakarta, Rabu 4 April 2018.

Karena, lanjut dia, Jokowi sudah 2 periode memimpin kota Solo, satu periode menjadi Gubernur, dan hari ini, diharapkan akan menjadi presiden 2 periode.

Menurut Romi, Aksi tagar itu dinilainya hal ini biasa dalam demokrasi. Terlebih pertarungan 2019 pelan-pelan hanya mengarah ke dua paslon saja.

"Jadi pasti yang melontarkan hashtag itu adalah lawan-lawan politik Pak Jokowi. Dan itu hal yang biasa, demokrasi," tutur Romi.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menganggap semua berhak untuk bermain hashtag.

"Negara demokrasi mau main hastag, mau ganti presiden, mau calonkan presiden. Apa yang salah? Enggak ada yang salah menurut Nasdem," jelas dia

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut respons Presiden Jokowi terkait maraknya isu #2019GantiPresiden bukan sebagai upaya serangan balik.

Jokowi memang harus meluruskan adanya isu #2019GantiPresiden yang beredar, yang dianggap menyerang‎ kepala negara, karena ia akan kembali maju di Pilpres 2019.

"Karena menjadi pemimpin itu harus menggelorakan harkat dan martabat bangsa untuk menyatukan semangat gotong-royong bahwa seberapa pun berat masalahnya harus diatasi," ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan tak ambil pusing dengan gerakan #2019GantiPresiden. Sebab semua keputusan akan ditentukan rakyat.

"Ya orang mau bilang ganti, sila-sila aja, hak dia. Tapi kan kita melihat yang akhirnya rakyat yang memutuskan," ujar Luhut.

Tentunya pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 2019 mendatang masih memiliki waktu cukup lama. Semua kubu dapat menyiapkan strategi agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan.

Namun pada akhirnya, hashtag itu akan diuji dalam Pilpres 2019. Apakah hashtag itu sesuai dengan fakta atau hanya bergaung di dunia maya. Rakyatlah nanti yang akan membuktikan.

Saksikan video menarik berikut ini: