Ketua DPR Tak Setuju Facebook Diblokir

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak setuju dengan rencana pemerintah memblokir Facebook, terkait kebocoran data pengguna situs media sosial itu.

Menurut Bambang yang akrab disapa Bamsoet, tindakan tersebut tidak solutif. Selain itu dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru.

Bamsoet Soroti OTT Hakim di Kasus Ronald Tannur: Penjaga Pintu Terakhir Keadilan Telah Jebol

"Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. Impact yang ditimbulkan justru semakin buruk," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dia pun meminta pemerintah untuk tidak asal blokir.

"Harus fokus ke win-win solution," ucapnya.

Bamsoet beralasan, Facebook sudah memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Banyak UMKM dan unit usaha kecil lainnya, kata Bamsoet, yang bertumpu pada media sosial yang dibuat Marck Zuckerberg tersebut.

Masyarakat, lanjut dia, membuat lapak digital untuk melakukan transaksi dari komoditas yang terdekat dengan mereka.

"Di saat negara belum bisa memberikannya, Facebook sejak awal sudah mampu memberikan marketplace sederhana untuk rakyat mengembangkan usaha. Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana," kata Bamsoet. "Masa semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data."

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menyatakan akan memblokir Facebook bila nantinya terbukti ada unsur pelanggaran serta penyalahgunaan data termasuk untuk kepentingan politik.

2 dari 2 halaman

Pengguna Facebook di Indonesia

Bambang Soesatyo — DPR Harap Tak Ada Perppu UU MD3

Bamsoet mengakui, saat ini sudah banyak pilihan marketplace di Indonesia. Transaksi tersebut, kata dia, juga jauh lebih aman daripada Facebook yang cuma sekadar media sosial.

"Tapi dengan populasi pengguna Facebook dari Indonesia yang begitu besar, sekitar 130 juta akun atau enam persen dari user global, UMKM tidak akan pernah bisa meninggalkan Facebook sepenuhnya. Karena sudah menjadi pusat aktivitas digital masyarakat," tuturnya.

Politikus Partai Golkar ini mengakui bahwa persoalan kebocoran data pengguna adalah masalah serius, dan Facebook selama ini tak pernah transparan.

Menurutnya, baru setelah data pengguna bocor dan dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica, praktek tak terpuji Facebook selama ini terbongkar.

"Tapi kita juga harus tetap mendudukan persoalan. Data seperti apa sih yang bocor itu? Data pengguna yang bocor bukan NIK, Nomor Kartu Keluarga, foto-foto, atau chat log. Yang bocor adalah data yang memang sudah disetel untuk publik," terang dia.

Meskipun begitu, kata Bamsoet, semua data tersebut tetap private dan Facebook tidak bisa serta merta mengambilnya untuk kepentingan di luar persetujuan pengguna langsung.

"Ini yang harus kita permasalahkan dan minta pertanggungjawabannya kepada Facebook," tegas Bamsoet.