KPK: Tidak Benar Kami Pernah Mengusulkan Pilkada Lewat DPRD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan lewat DPRD.

Ini terkait dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan adanya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai Ketua DPR banyak menerima masukan laporan termasuk ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK. Beliau menyampaikan keprihatinan IPK terus meningkat dan OTT tak bisa dihentikan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Selain itu, Bambang Soesatyo mendapatkan penjelasan informal dari Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari pilkada langsung. Menurut Pahala, lanjut dia, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

"Ini karena mereka sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak yang kena kasus korupsi, karena sistem politik pemilihan langsung ini mendorong mereka melakukan hal tak terpuji karena berbiaya tinggi," ungkap Bambang Soesatyo.

"Pak Nainggolan menyampaikan, Mas kalau kembali ke DPRD kita awasi lebih mudah," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: