DPR Ajukan Anggaran 2019 Rp 7,7 Triliun, Termasuk untuk Gedung Baru

Terkendala Teknis, Pelantikan Pimpinan DPR Asal PDIP Diundur — Suasana Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Penundaan pelantikan pimpinan baru DPR asal PDIP karena belum ada penomoran tentang hasil revisi UU MD3. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 sebesar Rp 7,7 triliun. Pengajuan anggaran itu dibacakan dalam Sidang Paripurna yang digelar hari ini.

"Itu kan anggaran yang kita ajukan Rp 7,7 triliun lebih. Tapi yang paling banyak itu adalah satuan kerja kesekjenan," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Anggaran ini, kata dia, digunakan untuk beberapa hal tambahan. Mulai dari untuk alun-alun demokrasi, gedung baru DPR, dan penambahan akomodasi 15 anggota DPR.

"Tetapi itu tetap harus kita anggarkan. Di samping itu juga anggaran alun-alun. Di samping itu juga anggaran untuk penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya. Dan ini kan 2019, ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," ungkap Anton.

Menurut dia, penambahan dana untuk gedung memang sudah harus dilakukan. Sebab, Gedung DPR sekarang sudah sangat tidak layak.

"Harus. Apa layak ini Gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba. Coba kalian ke luar negeri, liat dulu kantor DPR di luar negeri. Smooth, tenteram, di sini semua orang ngerokok," lanjutnya.

"Makanya nanti mau saya bikin, parkir. Jadi parkir itu nanti ada penerimaan negara bukan pajak. Saya juga masuk ke kantor Dephub enggak bisa, harus pakai chip. Walaupun itu mau ketemu sama menteri. Ini DPR juga akan kita buat begitu," ujar Anton.

Terkait pembangunan gedung baru ini, DPR sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hasilnya, Gedung DPR memang harus direnovasi.

"Saya melihat gedung ini udah engga layak lagi. Kalau enggak dikasi bangun gedung itu sudah enggak bener," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah tokoh maupun warganet menanggapi keinginan para anggota DPR yang ingin dibangun apartemen.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Kenaikan Gaji

Gedung Miring, Gedung MPR/DPR Rencananya Akan Dibangun — Kepala Badan Keahlian DPR (BKD) Johnson Rajagukguk (kiri), Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang baru Anton Sihombing (kedua kiri) saat hadir dalam Seminar Nasional di Gedung Nusantara DPR, Jakarta (20/9). (Liputan6.com/JohanTallo)

Meski ada kenaikan anggaran sebesar Rp 500 miliar dari jumlah yang diajukan tahun lalu yakni Rp 7,2, Anton menegaskan tidak akan ada kenaikan gaji untuk para anggota DPR. Hal itu, lanjutnya, tidak diajukan dalam anggaran kali ini.

"Enggak ada (naik gaji) tapi yang saya tahu DPRD DKI lebih banyak daripada DPR RI," tandas dia.

Anggaran Rp 7,7 triliun itu, sudah disepakati dalam Sidang Paripurna. Tahap selanjutnya DPR akan mengajukam ke pemerintah untuk dibahas secara bersama-sama.

Reporter: Sania Mashabi

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Anggaran DPR
gedung baru
Merdeka.com