Jawab Tudingan Intervensi, Wiranto Ajak Rhoma Irama Dialog

Mantan Ketua Umum Hanura itu menjelaskan, mengundang ketua kamar peradilan PTUN tidak ada urusannya dengan Ketua PTUN. Ini diundang dalam kapasitasnya sebagai pejabat MA.

"Untuk Pengadilan TUN, saya kira yang kita undang bukan Ketua Pengadilannya. Yang kita undang Kepala Kamar PTUN. Sehingga itu dari MA, pejabat MA yang ngurusi masalah TUN. Ya, jadi enggak ada urusan dengan pengadilannya," kata Wiranto.

Dia menegaskan, mengundang lembaga yang berkaitan dengan pemilu, bukan untuk intervensi. Apalagi, melakukan intervensi terhadap partai politik.

"Ini menyangkut masalah, bagaimana agar semua kegiatan ini bisa sinkron baik, kegiatannya, maupun waktunya. Itu tugas saya memang. Dan itu bukan intervensi terhadap partai politik. Ini bagaimana kita bersama-sama untuk bisa melakukan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dengan sasaran tadi. Aman, tertib, lancar, sukses itu," pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Rhoma Irama menuding ada intervensi Menko Polhukam Wiranto, di balik kekalahan Partai Idamanpimpinannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini (putusan) bukti bahwa ada intervensi dari Bapak Wiranto selaku Menko Polhukam dalam pemilu terhadap (Partai) Idaman. Ini bukan mustahil ada intervensi," tuding dia usai kalah dalam sidang gugatan terhadap KPU di PTUN Jakarta, Selasa 10 April 2018.

Rhoma menjelaskan tudingan ini berdasar. Ia mengatakan Menko Polhukam bertemu dengan Ketua Kamar Peradilan PTUN saat rapat koordinasi khusus tentang pemilu.

Menurut dia, hal itu terjadi di tengah berjalannya persidangan gugatan tujuh partai yang tidak lolos verifikasi KPU.