PPP: Tak Masalah Koalisi Pendukung Jokowi di Pilpres Gemuk

Jokowi Hadiri Haul Majemuk Masyayikh di Situbondo — Presiden Jokowi dan Ketum PPP Romahamurmuziy berada di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Jatim, Sabtu (3/2). Jokowi menghadiri Dzikir dan Doa untuk Bangsa dalam Rangka Peringatan Haul Majemuk Masyayikh. (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta publik tak khawatir dengan 'gemuknya' koalisi partai politik yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pemilihan Presiden 2019.

"Koalisi gemuk kan bukan sekarang saja. Koalisi gemuk di 2009 juga ada, toh selesai," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Menurut Baidowi, yang terpenting dari banyaknya partai pendukung Jokowi adalah terjalinnya komunikasi. Sehingga persoalan bisa diselesaikan bersama.

"Yang penting diajak komunikasi ke semua parpol, satu sama lain saling memahami, sudah clear," tuturnya.

Saat ini Presiden Jokowi sudah didukung lima partai untuk maju Pilpres 2019. Mulai dari PDIP, Partai Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga didukung partai nonparlemen yang mendukung yakni Partai Perindo dan PSI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Belum selesainya konflik kepengurusan dua kubu PPP Djan Faridz dan Romahurmuziy menjadi alasan penarikan dukungan kepada Jokowi ini.

2 dari 2 halaman

Pertanyakan Deklarasi Jokowi-Muhaimin

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2018. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap Jokowi dalam memilih pendampingnya.

"Memaksakan Cak Imin sebagai cawapresnya (Jokowi) itu terlalu jauh, karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Kalau soal harapan silakan saja orang berharap, tetapi kalau sampai intervensi kami keberatan," imbuh dia.

Awiek, panggilannya, menjelaskan masalah cawapres merupakan hak dan ranah dari Jokowi. Sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan. Maksudnya Join (Jokowi-Cak Imin) itu apa? Mau memaksa Pak Jokowi mengambil Cak Imin padahal ranah cawapres itu merupakan domain dari Pak Jokowi," jelas dia.

Karena itu, PPP sebagai partai mengusung Jokowi meminta PKB segera mendeklarasikan diri untuk mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon Presiden 2019. Kemudian baru berembuk perihal cawapres.

"Saya kira itu harus ditegaskan dulu, konkretkan dulu dukungan PKB kepada Pak Jokowi. Baru kita bicara soal cawapres," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Merdeka.com
Pilpres 2018
PPP