Keluarga Budi Mulya Minta KPK Usut Tuntas Kasus Bank Century

Keluarga Budi Mulya Minta KPK Usut Tuntas Kasus Century. (Liputan6.com/Lizsa Egehem)

Liputan6.com, Jakarta - Keluarga terpidana kasus korupsi Bank Century Budi Mulya, Nadia Mulya dan Anne Mulya, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Kamis 12 April. Keduanya didampingi Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Boyamin selaku penggugat kasus dugaan korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century mengatakan, kedatangannya untuk menyerahkan surat permintaan agar KPK melanjutkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya ke sini menyampaikan surat permintaan untuk dilaksanakan keputusan itu. Saya lampiri putusan praperadilan," ujar Boyamin di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018).

Boyamin meminta Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti putusan PN Jakarta Selatan agar segera menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagai tersangka. Dia mengatakan, pihak pengaduan masyarakat (Dumas) KPK berjanji akan meneruskan surat permintaan itu ke pimpinan.

Secara pribadi, Boyamin mengaku memberi waktu tiga bulan kepada KPK untuk memulai penyidikan atau menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka. Jika tak menjalani permintaannya atau putusan PN Jaksel, Boyamin berjanji bakal mengambil opsi lain.

"Jadi kalau ganti ruginya Century Rp 8 triliun, ya nanti saya minta potong gajinya pimpinan KPK 10 persen lah untuk mengganti itu sampai pensiun," jelasnya.

Anak Budi Mulya, Nadia Mulya juga meminta KPK bersikap adil dalam menuntaskan kasus korupsi Century. Selain itu, dia juga berharap penyidik dapat mengusut pihak lain yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp 8,012 triliun tersebut.

"Usut sampai tuntas karena kasus Century itu bukan seputar kebijakan saja, yang bikin masyarakat geram, seperti kata Rizal Ramli itu (istilahnya) ember bocor. Bocornya ke mana, yang masyarakat ingin tahu kan yang sebenarnya itu," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK memastikan akan mengusut keterlibatan mantan Gubernur BI sekaligus mantan Wapres Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century.

2 dari 2 halaman

Budi Mulya Dipenjara 15 Tahun

Gerakan Mahasiswa 77-78 Desak KPK Atasi Kasus Mangkrak — Aktivis gerakan Mahasiswa 77-78 membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/3). Mereka mendesak KPK agar segera mengusut kasus mangkrak seperti Bank Century, BLBI serta Rekening Gendut. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Dalam perkara Century, KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya. Budi mendekam 15 tahun penjara atas perkara itu.

Budi Mulya didakwa memperkaya diri sendiri dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp 3,115 miliar, PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar, dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.

Perbuatan tersebut menurut jaksa KPK dilakukan Budi bersama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kasus Century
Budi Mulya
Boediono
Kasus Bank Century

Lizsa Egeham
Author
Sunariyah
Editor

Keluarga Budi Mulya Minta KPK Usut Tuntas Kasus Bank Century

Budi Mulya Dipenjara 15 Tahun

KPK

Kasus Century

Budi Mulya

Boediono

Kasus Bank Century

Kapolda Sumbar: Kabag Ops Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan dari Jarak Dekat

Polisi Tembak Polisi, Kapolda Sumbar: Ada Pro Kontra Saat Usut Kasus Tambang Sirtu

Kasat Reskrim Solok Selatan Ditembak Mati Kabag Ops saat Usut Kasus Tambang Ilegal

Kabag Ops AKP Dadang Iskandar Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan di Parkiran Polres

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Polisi Tembak Polisi di Solok, Nasir Jamil DPR: Patut Diduga karena Berebut Cuan

Curah Hujan di Jakarta Diprediksi Meningkat, Pemprov Jakarta Siapkan Mitigasi Bencana

Cuaca Besok Sabtu 23 November 2024: Jakarta Pagi Hari Seluruhnya Berawan Tebal

Ketua Komisi III: Kalau Masih Belum Puas dengan Capim KPK Gimana, What Can I Say?

Buntut Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok, Komisi III DPR Akan Datangi Polda Sumbar

Kabareskrim Pastikan Bakal Ringkus Otak Kasus TPPO

Maruarar Yakin RIDO Menangi Pilkada Jakarta Satu Putaran

Tips Menghadapi Pubertas: Panduan Lengkap untuk Remaja dan Orang Tua

VIDEO: Warga Keluhkan Jalanan Rusak Di Sleman yang Kerap Sebabkan Kecelakaan

Raih Penghargaan dari Conde Nast, Plataran Komodo Ungkap Alasan Simpel yang Bikin Banyak Wisman Merasa Seperti di Rumah

Marak Hoaks Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa, Begini Penjelasan Kemendes PDT

Menyusuri Keindahan Desa Wisata Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

6 Potret Persahabatan Mikha Tambayong dan Yunita Siregar, Berteman Sejak Remaja

Dilirik Manchester United, Sporting CP Pasang Harga Selangit buat Wonderkid Portugal

Indonesia Berkomitmen Dukung UNIFIL, Tidak Akan Tarik Pasukan dari Lebanon

Kebijakan Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku di Akhir Pekan, Sabtu 23 November 2024

Pengacara Razman Arif Nasution Dampingi Istri Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya Terhadap Nikita Mirzani

Kenya Batalkan Proyek Bandara dengan Miliarder Gautam Adani Imbas Kasus Korupsi di AS

Pilgub Sumsel, Eddy Santana-Riezky Aprilia Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang