Ketua Umum PSI Minta Pemerintah Beri Anggaran NU dan Muhammadiyah

Jalin Silahturahmi, Ketum PSI Beserta Jajarannya Sambangi PBNU — Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj saat manyambut kunjungan Ketua Umum PSI Grace Natalie bersama jajaran pengurus di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (26/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta organisasi masyarakat yang berkontribusi untuk negara seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah diberikan anggaran oleh pemerintah.

Menurut Grace Natalie, hal tersebut untuk melancarkan kegiatan ormas sehingga bisa memerangi intoleransi dan korupsi.

"Kita minta agar ormas-ormas termasuk NU dan Muhamadiyah, yang sudah memiliki kontribusi jelas, agar dapat diberikan anggaran dan agar bisa memberikan dakwah-dakwah memerangi intoleransi dan korupsi," kata Grace usai Halaqah Kebangsaan di kantor pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).

Grace mencontohkan, Muhammadiyah telah mendorong adanya fatwa haram terhadap calon legislatif yang memiliki track record korupsi. Dia pun mengapresiasi langkah tersebut.

"Karena itu kita mendorong adanya anggaran khusus dalam legal formal, agar memiliki daya dalam memberikan dakwah-dakwah, dalam hal ini memerangi intoleransi dan korupsi, apalagi menjelang Pilkada," tandas Grace Natalie.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan istigasah atau doa untuk terciptanya kedamaian Jakarta, Sabtu (8/4/2017)

2 dari 2 halaman

Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahwa memasuki tahun politik 2018 dan 2019, pemerintah, partai politik, ormas serta seluruh komponen bangsa diharapkan memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, kebajikan, dan keutamaan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

"Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab dan membawa pada situasi keretakan, konflik, dan permusuhan antar komponen bangsa. Semua dituntut berkomitmen menjaga politik dari berbagai penyimpangan dan transaksi yang menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan bangsa dan negara," tutur Haedar.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra