Ini 10 Rekomendasi Ulama PPP, Kawal Jokowi hingga Berantas Korupsi

Liputan6.com, Semarang - Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menghasilkan 10 rekomendasi yang harus dijalankan oleh pengurus DPP PPP. Ketua Umum PPP M Romahurmuziy membacakan 10 rekomendasi tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Lahir ke-45 PPP

Rekomendasi pertama, meneguhkan komitmen bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Kedua, forum Munas mengamanatkan PPP agar mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatannya.

"Komitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang terpilih dengan sah," kata Romi sapaan Romahurmuziy di Hotel UTC, Semarang, Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Kemudian, kata Romi, para ulama meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pendidikan agama, madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta.

PPP juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya gerakan-gerakan radikalisme berbasis agama serta berperan aktif memerangi ujaran kebencian dan hoaks.

"Meminta perhatian lebih pemerintah untuk pendidikan agama, madrasah, dan ponpes yang berjumlah 72 ribu di mana 92 persennya adalah swasta," terangnya.

Romi melanjutkan, rekomendasi ke-6 adalah mendorong dilanjutkannya redistribusi aset yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Terkait kontestasi Pilkada dan Pemilu Serentak, Forum Munas mengamanatkan agar membantu mencegah praktik politik uang.

Rekomendasi ketujuh, PPP diminta membantu aparat penegak hukum memberantas korupsi di Indonesia. Poin kedelapan, para ulama meminta PPP terus berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia.

"Menguatkan institusi pemberantasan korupsi," paparnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: