Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jauh berbeda dengan partai politik. Karena selama ini, dia menganggap KPK kerap bermanuver dalam perpolitikan Indonesia.
"Dari dululah KPK berpolitik. Dari awal berpolitik. KPK itu partai politik. Percaya saya deh. Sebentar lagi mereka mau ikut pilpres. Percaya saja deh," ujar Fahri di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17Â April 2018).
Lantas, politikus yang dipecat PKS ini mencontohkan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang sebelumnya diduga ingin terlibat dalam bursa calon wakil presiden di Pilpres 2014 lalu. Samad saat ini juga disebut sebut sejumlah lembaga survei sebagai cawapres alternatif di Pilpres 2019.
Advertisement
"Yang lalu (KPK) pernah ikut pilpres. Dia punya calon sendiri, dulu Abraham Samad, saya tahu agendanya, siapa yang nyuruh juga tau. Jadi KPK ini parpol, dia tidak clear sebagai penegak hukum," kata Fahri Hamzah.
Dari kacamata Fahri, KPK juga berpolitik soal perkara hukum bagi para pihak yang tersandung kasus korupsi. Dia menilai, komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu membidik kasus korupsi orang-orang tertentu. Sementara, KPK juga membiarkan koruptor yang secara gamblang merugikan uang negara.
"(KPK) di pilkada berpolitik, di parpol berpolitik, orang tertentu diuber sampai lubang tikus, orang tertentu dibiarin aja, ada yang gentayangan sudah bertahun-tahun dengan kerugian negara dibiarin aja," kata dia.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah pesimistis komisi antirasuah bisa menyelesaikan kasus Bank Century pascaputusan praperadilan di PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK mengusut kembali lembaran lama kasus yang tak kunjung tuntas tersebut.
Kasus Century Tersandera
Fahri juga menduga KPK bakal menunda kasus Century. Sebab, menurutnya ada kelompok tertentu di belakang KPK yang berusaha memengaruhi penundaan pengusutan kasus tersebut.
"KPK itu dulu nutupin kasus Century, bagaimana kasus yang terang benderang itu bisa ter-delay. Menurut saya jangan kasih ke KPK sekarang deh (kasus Century). KPK pasti juga ada kelompok lobi di belakangnya akan men-delay kasus ini," ucap dia
Karena itu, Fahri meminta Polri dan kejaksaan diberi kewenangan setara dengan KPK. Dia yakin tanpa KPK negara ini juga mampu memberantas korupsi.
"Berikan polisi dan kejaksaan kewenangan yang sama, atau kewenangan pemberantasan korupsi, insyaallah aman Indonesia. Korupsinya enggak ada aman. Kalau saya jadi presiden itu saya bubarin itu KPK," pungkasnya.
Reporter:Â Muhammad Genantan SaputraÂ
Sumber : Merdeka.com
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement