HEADLINE: SBY Bertemu Wiranto, Demokrat Mendekat ke Kubu Istana?

Sejumlah petinggi Partai Demokrat mengakui pertemuan antara ketua umum mereka dengan Menko Polhukam Wiranto merupakan inisiatif kedua tokoh. Wajar kalau tak banyak yang mengetahui adanya rencana pertemuan tersebut.

"Saya tidak tahu apakah pertemuan itu sudah direncanakan atau bagaimana, yang jelas pertemuan ini bagus untuk kepentingan nasional," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan kepada Liputan6.com, Rabu malam.

Menurut dia, pembicaraan keduanya pastilah tidak jauh-jauh dari peta politik nasional dalam rangka menghadapi pilkada dan pemilu tahun depan.

"Ya politik yang sifatnya nasional, seperti bagaimana supaya pilkada bisa berjalan dengan baik dan bagaimana supaya Pilpres 2019 berjalan dengan baik pula," ujar Syarief.

Namun, dia menampik kalau antara SBY dan Wiranto juga terjadi pembicaraan seputar jalan untuk mengarah pada ajakan untuk mendekat ke koalisi pemerintah.

"Belum. Bukan itu yang dibicarakan, melainkan politik nasional, kepentingan nasional," elak mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.

Menurut dia, pertemuan antara SBY dan Wiranto wajar-wajar saja, mengingat SBY adalah ketua umum parpol dan Wiranto adalah Menko Polhukam. Keduanya perlu menjalin kerja sama jelang pilkada dan Pemilu 2019.

"Kan dia (Wiranto) Menko Polhukam, kalau Pak SBY ketua umum partai. Untuk pilkada dan pilpres itu yang paling berperan ketua umum partai kan?" pungkas Syarief.

Harapan lebih dilontarkan politikus Partai Golkar sekaligus Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Dia berharap Partai Demokrat bisa masuk ke dalam koalisi partai pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Golkar mengharapkan Partai Demokrat bergabung dengan (partai koalisi pendukung) pemerintah," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Jika Demokrat menjadi mitra koalisi parpol pendukung Jokowi, Bamsoet yakin hal itu bisa memperkuat dan memajukan program pembangunan nasional sekiranya Jokowi kembali terpilih sebagai presiden di periode kedua.

"Supaya pemerintah makin kuat dan solid. Dan program pemerintah makin mudah dilaksanakan," tegas Bamsoet.

Tak hanya itu, dia juga berharap pertemuan kedua elite politik itu dapat mencairkan suasana dan memberikan ketentraman bagi masyarakat di tahun-tahun politik saat ini. Hal itu sangat penting ketimbang elite politik saling serang satu sama lain yang hanya memperkeruh suasana perpolitikan Tanah Air.

"Karena itu mencairkan suasana dan memberikan ketenteraman bagi masyarakat, daripada gontok-gontokan dan saling serang," tandas Bamsoet.

Sementara itu, pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai pertemuan Wiranto-SBY sebagai hal yang wajar. Dia melihat ada keinginan dari Presiden Jokowi untuk mendekati elite politik untuk membangun kebersamaan, bukan konflik.

"Jokowi pernah berwacana, sebaiknya Prabowo itu jadi cawapres saja. Jadi ada kesepakatan konflik-konflik lama diakhiri, jadi Prabowo juga tidak kalah. Sebab kalau maju lagi dan kalah kan bisa tiga kali ruginya. Saya kira Jokowi orang yang menginginkan kesepakatan itu," jelas Indria kepada Liputan6.com, Rabu malam.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi dalam posisi yang menginginkan semua harus bisa di bawah kendali dia. Jadi kekuatan Jokowi itu makin terkonsolidasi.

"Jokowi ingin menambah koalisi kekuatan pendukung, termasuk dengan Demokrat. Tetapi saya kira bukan hanya ke Demokrat, ke semua partai yang lain kan Jokowi juga berusaha dekat," ujar Indria.

Ketika ditanyakan kenapa harus Wiranto yang diutus Jokowi bertemu SBY, dia mengatakan banyak alasan untuk itu. Salah satunya karena Wiranto adalah orang yang pernah menjadi senior SBY.

"SBY itu kan pernah menjadi anak buahnya Wiranto waktu jadi Panglima ABRI. Anak buahnya, jangan dikira (SBY) nggak pernah jadi anak buah. Dulu waktu SBY bintang 3, SBY kan pensiunnya bintang 3, Wiranto kan bintang 4," tegas Indria.

Karena itu, dia menduga ini adalah langkah awal untuk menarik dukungan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Istana. Kendati demikian, upaya itu belum akan kelihatan hasilnya dengan satu kali pertemuan kemarin.

"Politik itu proses. Makin tinggi kepentingannya, makin besar kepentingannya, dan makin tinggi tawarannya, pasti prosesnya makin lama. Seperti kalau misalnya hanya memperjuangkan bupati, wali kota mungkin cepat. Tapi kalau sudah levelnya menteri, apalagi cawapres, presiden, lain lagi ceritanya," pungkas Indria.

Sejatinya, pertemuan antara Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY setelah keduanya tak lagi berkarier di militer, terjadi tak hanya pada Rabu siang kemarin. Pertemuan keduanya juga pernah dilakukan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ketika itu, Selasa 1 November 2016, Presiden keenam RI tersebut menyambangi Wiranto di kantornya. Sesuai dengan agenda hari itu, tak ada jadwal pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto dan SBY. SBY tiba dengan mobil sedan bernomor seri B 1285 RFT pada pukul 12.15 WIB.

Mengenakan kemeja batik lengan pendek berwarna cokelat, SBY disambut langsung Wiranto. SBY sempat memohon maaf kepada Wiranto karena kedatangannya lebih cepat 15 menit dari rencana.

"Mohon maaf saya terlalu cepat seperempat jam," kata SBY.

Wiranto pun tak mempermasalahkan kedatangan SBY yang disebut lebih cepat dari jadwal. Sebab, Wiranto juga baru saja tiba dari Istana untuk mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan pengurus Majelis Ulama Indonesia.

"Enggak apa-apa. Saya juga baru dari Istana," kata Wiranto.

Selanjutnya mereka berdua melakukan pembicaraan tertutup. Wiranto sendiri mengatakan itu pertemuan yang biasa, karena SBY juga pernah menjabat sebagai Menko Polsoskam pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Menko Polkam di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Jadi, pertemuan keduanya untuk berbagi pengalaman.

Pada kesempatan lainnya, SBY juga tak sungkan melemparkan pujian untuk Wiranto, meski sebagian kalangan menilai pujian itu politis. Saat itu SBY memberikan apresiasi terhadap pertemuan yang dilakukan Wiranto sebagai Menko Polhukam dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, pada Kamis 9 Februari 2017.

"Ketika saya mendengarkan statement kedua belah pihak, dan mengetahui ada pertemuan itu, terus terang saya sangat bersyukur," ujar SBY usai salat Jumat di Masjid Jami Al-Riyadh di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Jumat 10 Februari 2017.

SBY juga memuji langkah Wiranto sebagai inisiator pertemuan yang menurutnya dilakukan dengan pendekatan yang tak menggunakan kekuatan penguasa.

"Saya mengucapkan terima kasih ya secara pribadi maupun selaku mantan presiden kepada Bapak Wiranto yang telah memberi contoh, bagaimana menjalin silaturahim yang baik, mengatasi masalah, mencari solusi secara bijak, karena pendekatannya mulia, persuasif, pendekatan hati, dan tidak menggunakan pendekatan kekuatan atau kekuasaan, istilah saya Beliau menggunakan softpower dan bukan hardpower," tandas SBY.

Menanggapi pujian tersebut, Wiranto justru menganggap kalimat tersebut lebih tepat jika diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Karena apa yang dilakukannya merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu Presiden.

"Pujian itu agak kurang tepat, karena seharusnya ditujukan pada pemerintahan Jokowi-JK. Karena apa pun yang saya lakukan selalu dilaporkan pada Presiden dan dikoordinasikan ke Kapolri dan kementerian atau lembaga terkait," kata Wiranto, Minggu 12 Februari 2017.

Di sisi lain, Wiranto juga memperlihatkan kalau dia punya rasa hormat pada yuniornya itu. Misalnya, dia tak ragu mengucapkan selamat ulang tahun untuk SBY sembari memuji 10 tahun masa pemerintahan pria asal Pacitan, Jawa Timur itu.

"Selamat berulang tahun yang ke-65 pak @SBYudhoyono. Terima kasih telah memimpin Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berdaulat," tulis mantan Panglima TNI itu di akun Twitter pribadinya @wiranto1947, Selasa 9 September 2014.

Pada kesempatan lain, Wiranto berkeluh-kesah tentang posisinya yang tak menguntungkan sebagai Panglima TNI ketika negara sedang dilanda masalah.

"Saya tidak beruntung jadi Panglima TNI saat negara rusuh," kata Wiranto di Kantor Centre for Strategic and International Studies, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Senin 29 September 2015.

Menjadi Panglima TNI sejak 16 Februari 1998 hingga 26 Oktober 1999, Wiranto sempat kaget ketika mengemban tugas. Baru beberapa bulan dilantik, mantan ajudan Presiden Soeharto ini harus menghadapi kasus penculikan aktivis yang disusul krisis ekonomi.

Namun, dia mengaku beruntung karena punya perwira yang bisa diandalkan, sehingga bisa menjalan tugas sebagai Panglima TNI dengan baik.

"Saya dikelilingi para perwira yang out of the box, seperti Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," jelas Wiranto.

Cerita ini terhubung dengan pengakuan SBY saat diwawancarai Metro TV. Dia mengaku bahwa hubungannya dengan Wiranto baik-baik saja.

"Hubungan saya dengan Beliau sebenarnya baik. Tak ada suatu peristiwa atau isu yang memecah silaturahim saya dengan Pak Wiranto," kata SBY, Rabu 25 Februari 2009.

Dalam kesempatan itu, SBY juga mengakui Wiranto adalah penyelamat kariernya di TNI. Wiranto adalah sosok yang meyakinkan Presiden Soeharto dan BJ Habibie untuk tidak menarik dirinya ke pemerintahan dan tetap di TNI sebagai Kassospol ABRI.

Reporter: Renald Ghiffari