Pemerintah Susun Roadmap Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Guna Cetak SDM Kompeten

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun roadmap pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai upaya untuk menyeimbangkan supply and demand pasar kerja. Penyusunan roadmap ini turut melibatkan lintas kementerian.

“Jadi kita ingin agar investasi SDM kita baik melalui pendidikan maupun melalui pelatihan vokasi itu bisa sesuai dengan pasar kerjanya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), M. Hanif Dhakiri, usai mengikuti Rapat Koordinasi tentang implementasi roadmap pendidikan dan pelatihan vokasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Roadmap tersebut, imbuhnya, akan memetakan sektor-sektor industri yang membutuhkan masifikasi pemenuhan SDM. Ketersediaan roadmap ini pun akan memudahkan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan atau pelatihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan begitu, akan tercipta keseimbangan antara pendidikan dan pelatihan vokasi (supply) dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja (demand).

“Kita memetakan dari sisi demand side ini benar-benar bisa lebih detail, misalnya terkait dengan jabatan,” ucap Hanif.

Ia menjelaskan, ada beberapa sektor yang diprediksi akan terus tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor-sektor yang akan terus dimasifkan penyediaan SDM-nya, diantaranya sektor agrobisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Selain sektor tersebut, Hanif mengatakan bahwa roadmap tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional, seperti sektor infrastruktur dan target 10 destinasi wisata baru.

“Terus ketika kita bicara dari proyek strategis nasional kita apa saja. Misalnya infrastruktur, 10 destinasi wisata baru. Itu kebutuhan pekerjanya berapa banyak, jabatannya apa,” kata dia.

Roadmap tersebut, tambah Hanif, bertujuan untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam penyediaan SDM kompeten, antara lain pendidikan vokasi di lembaga-lembaga pendidikan vokasi, pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), dan pemagangan berbasis jabatan.

“Sehingga itu semua melalui skema pendidikan, pelatihan vokasi, termasuk pemagangan, ini kita coba untuk kita penuhi,” ujarnya.

(ADV)