Kemnaker Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Diponegoro

Liputan6.com, Jakarta Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK) Kemnaker melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Diponegoro tentang sinergitas program pemberdayaan komunitas migran produktif melalui program beasiswa bagi keluarga pekerja migran Indonesia.

Penandatangan PKS yang disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri ini dilakukan Dirjen Binapenta dan PKK  Maruli A Hasoloan dan Rektor Undip Yos Johan Utama di ruang sidang Senat Akademik gedung SA MWA, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4/2018)

Menaker Hanif menjelaskan tujuan penandatanganan PKS dengan Undip ini untuk memberikan landasan bagi para pihak dalam sinergikan program dan kegiatan guna terlaksananya penyelenggaraan desa migrant produktif (desmigratif) yang bermanfaat bagi pekerja migran dan keluarganya.

“Kita sinergikan program pemberdayaan komunitas migran produktif melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desmigratif serta pembangun an komunitas pembangunan keluarga atau community parenting.” Kata Menaker Hanif.

Dirjen Maruli  menambahkan  pelaksana an PKS ini bisa dilaksanakan secepat-cepatnya agar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mauapun pekerja migran dapat memperoleh manfaat dari kerjasama ini.

“Pemerintah  meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa kantong TKI. Desmigratif merupakan program pemerintah dalam memberikan layanan dokumen migrasi yang baik, pemberdayaan ekonomi keluarga TKI, pendampingan pengasuhan anak TKI serta membentuk koperasi keluarga TKI,” kata Maruli.

Menurut Dirjen Maruli, Kemnaker punya target untuk desmigratif selama tiga tahun sebanyak 400 desa. Tahun 2017 telah dibangun 120 des, tahun 2018 ada 130 desa dan tahun 2019 ada 150 desa. Tahun 2017 di Jateng telah dibentuk 28 desmigratif di 14 kabupaten.

Untuk mencapai target 400 desmigratif, Kemnaker telah kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan baik 6 Kementerian, Pemprov, Pemkab/Pemkot, desa, perguruan tinggi, mitra lokal, komunitas masyarakat.

(*)