SBY: Pemerintah Utang Tidak Salah, Asalkan...

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Banten - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku pernah mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengelola utang dan perekonomian nasional dengan baik. Terlebih pada tahun politik, berlangsungnya Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Utang itu tidak salah, asalkan digunakan untuk pembangunan, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, memajukan ekonomi, dan utang itu jumlahnya tidak boleh berlebihan," kata SBY saat berdialog dengan ulama dan santri di kota Cilegon, Banten, Minggu (22/4/2018).

Peringatan itu disampaikan SBY sewaktu Presiden Jokowi menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Maret lalu.

Sewaktu menjabat Presiden ke-6 RI pada 2004, SBY mengaku berusaha melunasi utang Indonesia, salah satunya ke IMF yang mencapai 54 persen dari pendapatan nasional. Hingga di akhir masa kepemerintahannya pada 2014, utang Indonesia diklaim SBY tersisa 24 persen dari pendapatan asli nasional dan perekonomian tumbuh mencapai enam persen.

"Sekarang saya dengar (utang) mencapai 30 persen dibandingkan pendapatan negara. Apalagi ekonomi kita sedang lemah, pertumbuhan ekonomi kita lima persen," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Tenaga Kerja Asing

Selain soal utang, SBY pun meminta agar pemerintahan saat ini menjelaskan secara gamblang berikut datanya, terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). Karena, berdasarkan pengamatan melalui media massa dan keluhan masyarakat di daerah, SBY kerap kali menerima laporan banyaknya TKA.

"Entah presiden, entah siapapun, jelaskan kepada rakyat. Berapa jumlahnya, dari negara mana, kerja di daerah mana saja," imbau SBY.