Kriminalitas di Taksi Online, Aplikator Harus Terapkan Permenhub 108

Liputan6.com, Jakarta - Aksi perampokan dan penyekapan yang menimpa penumpang Grab Car di Tambora, Jakarta Barat menambah daftar angka rawan kriminalitas di taksi online atau angkutan umum berbasis aplikasi. Aplikator atau perusahaan penyedia jasa aplikasi pun diminta lebih tegas dalam menerapkan aturan yang telah dibuat pemerintah.

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung mengatakan, aplikator harus tegas dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Regulasi itu harus diterapkan untuk meminimalisir kejahatan di angkutan online.

"Saya mendesak, peraturan yang sudah dibuat pemerintah itu ya diterapkan. Kalau (driver) tidak mau ya harus di-suspend, dan perusahaan aplikasi harus mau melakukan suspend terhadap mitra yang tidak mau menerapkan Permenhub," ujar Ellen saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (26 April 2018).

Hanya saja, belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap aplikator yang tidak mendukung penerapan Permenhub tersebut. "Belum ada aturan. Itu harus diberikan aturan itu oleh Kemenkominfo. Dan Kemenkominfo sampai sekarang tidak mengatur itu," kata dia.

Permenhub 108 Tahun 2017 diyakini dapat meminimalisir celah kejahatan di angkutan online, baik yang mengancam pengemudi atau penumpangnya. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu mengakui, tingkat kerawanan kejahatan di taksi online lebih tinggi ketimbang taksi reguler atau konvensional.

"Taksi reguler itu jelas sopirnya siapa dan mobilnya juga terdaftar," ucap Ellen.

Penilaian tersebut cukup beralasan. Sebab, sering kali dijumpai ketidaksesuaian pesanan dengan apa yang tertera dalam aplikasi taksi online. Terkadang, pengemudi dan kendaraan berbeda dengan yang tercantum di aplikasi.

"Nah itu potensi terjadi kriminal jadi besar sekali," ujar dia.