Sukses

Moeldoko: Tak Ada Toleransi untuk TKA Pelanggar Aturan

Pernyataan ini menanggapi temuan Ombudsman bahwa sebagian besar tenaga kerja asing (TKA) di Tanah Air bekerja sebagai buruh kasar hingga sopir.

MotoGP 2020
Perbesar
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (tengah), memberikan keterangan pers tentang rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2020, di Bina Graha Jakarta, Rabu (18/4/2018). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tenaga kerja asing (TKA) yang melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 akan ditindak tegas. Pemerintah tidak akan memberikan kelonggaran kepada pelanggar aturan.

Pernyataan ini menanggapi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa sebagian besar tenaga kerja asing (TKA) di Tanah Air bekerja sebagai buruh kasar hingga sopir.

"Intinya ketegasan. Kita juga tidak boleh memberikan toleransi atas pelanggaran. Karena kita juga tidak ditoleransi saat berada di luar negeri," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Moeldoko mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan kerja Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) untuk menangani temuan ORI. Mantan Panglima TNI ini menyadari, selama ini kinerja Tim PORA belum maksimal karena terkendala pada anggaran dan sumber daya manusia. Karena itu, ke depan pemerintah akan mengalokasikan dana dan menambah jumlah SDM.

"Kita optimalkan (Tim PORA)," ujar dia.

ORI melakukan investigasi tentang keberadaan TKA pada Juni sampai Desember 2017. Investigasi itu dilaksanakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

Dari hasil investigasi, ORI menemukan ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah dengan temuan di lapangan. Di antaranya TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari China dan gaji TKA jauh lebih tinggi dari pekerja lokal yang bekerja di posisi yang sama.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT Mobil Anak Bangsa gagasan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, akan menggandeng beberapa pihak untuk mengembangkan bus listrik di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Tidak Semuanya dari China

hanif
Perbesar
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko saat memberi keterangan pers di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018). (Biro SetPres)

Sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan bahwa tidak semua tenaga kerja asing (TKA) yang saat ini ada di Indonesia berasal dari Tiongkok.

"Sebagian besar dari kita memobilisasi informasi soal TKA seolah-olah diarahkan kepada TKA dari China. Padahal TKA tidak saja dari situ sumbernya," ungkap Moeldoko di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 24 April 2018.

Sebagai contoh, sambung dia, ada sekitar 700 pekerja yang bekerja pada proyek pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Namun, 5 persen pekerjanya berasal dari Amerika Serikat.

"Tapi yang terjadi di lapangan seolah-olah semua TKA dari China," kata Moeldoko.

 

Reporter: Titin Supriatin