Negara Disebut Dapat Manfaatkan Rumah Dinas DPR untuk Keperluan Lain

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir. Anggota DPR Ahmad HM Ali kali ini angkat suara terkait penggantian rumah dinas DPR dengan uang sewa.

Menurut dia, sebenarnya lebih pada menghitung efektivitasnya. Ali tak memungkiri hampir 80 persen anggota tidak menempati rumah dinas DPR itu. Mereka bahkan lebih memilih tinggal di luar dengan menyewa rumah dan apertemen.

“Soal jumlah yang tidak pakai itu BURT mungkin yang lebih tahu,” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Di sisi lain Ali menilai setiap tahun pembiayaan rumah itu tidak sedikit yang harus ditanggung negara. Negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah anggota DPR itu tak digunakan.

“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,” jelas dia.

“Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada,” tegasnya.

Ali mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar soal efektivitas karena posisi rumah dinas DPR yang berada di pusat kemacetan.

Kendati jarak antara rumah dinas dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.

“Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri,” ucap Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu.