Sukses

Top 3 News Hari Ini: Kontroversi Percakapan Menteri Rini dan Dirut PLN

Top 3 news hari ini, Kementerian BUMN membenarkan jika telah terjadi pertemuan antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Namun, tidak seperti yang anggapan orang jika terkait soal bagi-bagi jatah.

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini, salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi buah bibir setelah video rekaman percakapannya dengan Dirut PLN Sofyan Basir viral di media sosial. Dia adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Isu yang tersebar, keduanya membahas soal bagi-bagi jatah. Dalam rekaman percakapan itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno juga sempat disebut beberapa kali.

Sementara itu, Kementerian BUMN membenarkan jika telah terjadi pertemuan tersebut. Namun, tidak seperti yang anggapan orang jika terkait soal bagi-bagi jatah. Mereka menduga ada seseorang yang mengedit percakapan utuh antara Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Apakah isu ini lantas menggangu elektabilitas Presiden Jokowi?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar para menteri Jokowi tidak mencampuradukkan urusan negara dengan keluarga.

Di sisi lain, ciutan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra di akun Twitternya soal Tenaga Kerja Asing (TKA)mendapat tanggapan dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.

Berikut berita terpopuler dalam Top 3 News Hari Ini:  

1. PDIP Yakin Rekaman Menteri Rini Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim. (www.setkab.go.id)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir tidak akan mempengaruhi elektablitas Presiden Jokowi.

Dalam rekaman percakapan itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno juga sempat disebut beberapa kali. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, seharusnya Rini dapat memegang teguh perintah Presiden Jokowi yang melarang menteri kabinetnya mencampuradukan masalah negara dengan urusan keluarga.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Selengkapnya...

2. Rekaman dengan Dirut PLN Beredar, PDIP: Menteri Rini Langgar Perintah Jokowi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai acara Focus Group Discussion di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (24/4). (Liputan6.com/JohanTallo)

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN yang beredar di media sosial, melanggar perintah Presiden Jokowi. Dalam rekaman tersebut, keduanya membahas soal bagi-bagi jatah.

Dalam rekaman percakapan yang itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno juga sempat disebut beberapa kali. Menurut Hasto, sebagai Menteri tidak seharusnya Rini Soemarno melanggar perintah Jokowi.

"Seharusnya perintah Jokowi terlebih dari Menteri BUMN (Rini Soemarno), untuk tidak libatkan keluarga itu sudah seharusnya dipatuhi sebagai sebuah perintah menjadikan BUMN betul-betul sebagai BUMN," ucap Hasto.

Selengkapnya...

3. Disentil Kemnaker soal TKA, Ini Jawaban Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengomentari pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra soal serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam akun twitternya.

"Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?" tanya Hanif dalam @hanifdhakiri.

Atas sentilan itu, Yusril mengakui hal itu memang ada. Hanya saja, itu dibatasi pada level manajemen dan tenaga kerja dengan kemampuan yang belum dimiliki masyarakat Indonesia.

"Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri," tulis Yusril.

Selain itu, saat ia menjadi Menteri Kehakiman dan HAM juga tidak mau jor-joran memberikan bebas visa.

Selengkapnya...