Hari Buruh Ternoda Aksi Politik

Menariknya, Deklarasi dukungan pencapresan Prabowo Subianto di Hari Buruh ini tidak berlangsung gratis. Setiap buruh yang ingin mengikuti acara itu, harus membayar Rp 15 ribu untuk bisa masuk ke Istora Senayan.

Asmawi salah satu dari ribuan buruh yang datang ke Istora Senayan mengaku telah membayar lebih dulu untuk masuk arena tersebut.

"Diminta Rp 15 ribu buat tiket masuk. Sifatnya wajib," kata dia.

Uang itu dipatok oleh pihak panitia sebagai biaya tiket masuk dan konsumsi. "Diminta oleh pengurus kemarin. Katanya untuk tiket masuk sama minum," dia menerangkan.

Asmawi mengaku tidak keberatan terkait biaya itu, selagi tujuanya kepentingan bersama. "Karena buat kita juga sih," ujar dia.

Soal pungutan ini, Ketua Panitia May Day Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Ajiz mengakuinya.

"Mereka yang sudah membayar tiket Rp 15 ribu akan masuk ke Istora untuk ikut acara deklarasi bersama Prabowo," kata Riden.

Pembelian tiket tersebut telah berlangsung seminggu sebelumnya. Mereka para buruh yang tergabung dalam KSPI telah dikoordinasi di daerah asal masing-masing untuk membeli tiket deklarasi Prabowo di Istora Senayan.

"Koordinator wilayah yang mengatur pembelian tiket tersebut, dan saat di Istora mereka hanya menunjukkan tiket untuk masuk," ungkap Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Riden menyebut, hasil penjualan tiket ini digunakan sebagai operasional acara pendeklarasian dukungan KSPI ke Prabowo. Sisanya masuk dalam kas organisasi KSPI. Atau menambah biaya operasional lain yang masih dibutuhkan untuk acara KSPI.

Aksi politik ini tampaknya kontradiktif dengan imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebelumnya Bawaslu mengimbau semua pihak yang hendak memperingati Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, untuk tidak melakukan kegiatan kampanye Pilkada maupun Pemilu.

Aksi May Day seyogyanya dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh yang dilindungi konstitusi UUD 1945.

"Tidak boleh disusupi. Tidak boleh ada bendera parpol atau atribut pasangan calon baik pemilihan wali kota (Pilwalkot), pemilihan gubernur (Pilgub), dan pemilihan legislatif (Pileg)," kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia.

Bawaslu mengimbau, penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2018 tidak disisipkan materi kampanye Pilkada maupun Pemilu. Materi yang dimaksud adalah menyampaikan orasi dalam bentuk terbuka maupun menggunakan alat peraga, seperti spanduk, poster ataupun selebaran.

Berikut surat perjanjian antara Prabowo dengan buruh:

Perjanjian bersama antara calon Presiden Republik Indonesia dengan konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Bismillahirrohmanirrohim dengan dilandasi itikad baik dan rasa saling percaya serta komitmen untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hari ini, Selasa 1 Mei 2018 pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikrarkan diri dalam perjanjian bersama terhadap hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pihak pertama sepakat apabila terpilih menjadi presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 siap melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi pekerja buruh dengan melaksanakan:

1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL.

Dasarkan rundingan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan para buruh.

2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60% dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan pemagangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang merugikan Buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga tenaga honorer K2 menjadi aparatur sipil negara dan memberlakukan upah minimum bagi honorer non kategori dan guru swasta Madrasah dan yayasan

7. Melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online atau perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka 0%.

10. Dan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu serta menjadikan koperasi Badan Usaha Milik Negara daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta menghasilkan Bumi Air dan kekayaan didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Pihak kedua mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Organisasi Serikat Pekerja, Organisasi buruh, Pekerja honor, Pedagang kaki lima, dan organisasi Gerakan sosial lainnya berjanji mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan karenanya pihak kedua bersungguh-sungguh mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan seluruh anggotanya untuk memenangkan Prabowo Subianto Republik Indonesia 2019-2024 melalui kampanye.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dijalankan oleh para pihak secara bertanggung jawab pihak pertama calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Prabowo Subianto.