Demokrat Cari Kebenaran Amin Santono Terjaring OTT KPK

Rapimnas Demokrat — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi sambutan di rapimnas hari ini, Sabtu (10/3/2018). (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Jumat malam, 4 Mei 2018. Satu di antara sembilan orang itu adalah

anggota Komisi XI DPR. Disebut-sebut sang legislator berasal dari Fraksi Demokrat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, anggota DPR itu ditangkap atas dugaan menerima suap. Suap itu diduga untuk memasukkan usulan anggaran daerah pada APBN perubahan 2018.

Terkait hal ini, Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari mengaku masih mencari tahu kebenaran tertangkapnya anggota Komisi IX DPR Amin Santono oleh Tim Satgas KPK.

"Kami sedang mengecek kebenaran informasi ini kepada KPK dan internal fraksi (Demokrat)," ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (5/5/2018).

Imelda berharap, beberapa pihak untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari KPK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sepanjang awal tahun 2018 ini KPK melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap sejumlah calon kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Legislator Dapil Jabar

Amin merupakan legislator Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar). Amin kini membawahi bidang Keuangan, Perencanaan, Pembangunan, dan Perbankan di Badan Anggaran (Banggar).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihak lembaga antirasuah mengamankan anggota Komisi IX DPR. Legislator itu diduga menerima suap dari pengusaha terkait pemulusan anggaran dari daerah untuk masuk APBN-P 2018.

Dalam operasi senyap ini, selain anggota DPR, KPK juga mengamankan delapan orang lainnya berikut uang ratusan juta rupiah.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Partai Demokrat