Relawan 2019 Ganti Presiden Bacakan Deklarasi

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan relawan mendeklarasikan gerakan 2019 Ganti Presiden di pintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Pembacaan deklarasi dipimpin politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan, gerakan ini lahir bukan dari tokoh partai politik, tapi merupakan aspirasi masyarakat. Dia menuturkan, gerakan ganti presiden adalah konstitusional dan diatur undang-undang.

"Tokoh utama gerakan ini adalah para relawan kita. Karena teman-teman lah gerakan ini ada. Karena teman-teman lah gerakan ini menyebar 2019 Ganti Presiden," ujar Mardani di CFD, Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Mardani menyebut gerakan tersebut pun untuk pendidikan politik. Menurutnya, supaya masyarakat tidak dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kita ingin lakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah pembohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong apa itu cerdas? 2019 ganti presiden," kata dia.

Gerakan #2019GantiPresiden diklaim didukung masyarakat Indonesia dari 34 Provinsi dan 317 Kabupaten Kota. Mereka juga meluncurkan buku panduan untuk relawan dan juga situs www.2019gantipresiden.org.

Menutup deklarasi 2019 Ganti Presiden ini, Mardani dan relawan membacakan aspirasi nasional:

Aspirasi nasional kita

Kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan ketidakadilan ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI.

Oleh karena itu, kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik berdaulat bermartabat, adil, makmur, dan berakhlak mulia.

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya proses pemilu yang jujur adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Hingga terwujudnya 2019 ganti presiden secara sah dan konstitusional pada tanggal 17 April 2019.

Jakarta 6 Mei 2018.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com