Kemenkeu Dukung Langkah KPK Ungkap Modus Korupsi Pegawainya

KPK Sita 1,9 Kg Emas Terkait Kasus Suap Amin Santono — Penyidik KPK menunjukkan barang bukti OTT terhadap anggota Komisi XI Amin Santono, Jakarta, Sabtu (5/5). KPK menyita emas seberat 1,9 Kg, uang Rp 1,8445 miliar (termasuk yang 400 juta OTT), SGD 63.000 dan USD 12.500. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mendukung langkah KPK dalam pengungkapan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berinisial YP.

"Penangkapan YP sangat memprihatinkan dan mengecewakan semua yang memiliki komitmen bersih," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Minggu (6/5/2018).

Menurut dia, seperti dikutip Antara, penangkapan ini adalah hasil reformasi birokrasi, khususnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko di Kemenkeu, yang berjalan makin efektif yang disertai kemampuan untuk mendeteksi tindakan korupsi dan kerja sama yang baik dengan KPK.

Dia menegaskan, YP sama sekali tidak berwenang mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah atau menilai usulan anggaran dari daerah, namun modus yang dilakukan menunjukkan ada ikhtiar untuk menjadi makelar pengurusan APBN.

Untuk itu, Menteri Keuangan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran eselon satu untuk meneliti seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran, guna mendeteksi kemungkinan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di seluruh lapisan.

Menteri Keuangan juga terus berkomitmen mengawal APBN dan APBNP secara transparan dan bebas dari korupsi dengan dukungan KPK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yaitu Yaya Purnomo, Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast.

2 dari 2 halaman

Sanksi Tegas

Jumat malam lalu KPK melakukan OTT bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap sembilan orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Salah satu yang terjaring adalah YP, kepala seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kasus ini berkaitan dengan janji pemberian proyek perumahan dan pemukiman pada APBNP 2018. Padahal Kemenkeu belum berencana menyusun APBNP 2018.

Menteri Keuangan mengharapkan OTT KPK membantu membersihkan Kemenkeu dari orang-orang koruptif sehingga seluruh Kemenkeu memiliki integritas tinggi dan komitmen bersih dari korupsi tidak tercemar oknum yang tidak bersih.

Apabila terbukti secara hukum melakukan korupsi, YP terancam sanksi tegas dari Kemenkeu.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK