Fadli Zon: Gerakan 2019 Ganti Presiden Hak Warga Negara

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap tanda pagar atau hastag #2019GantiPresiden merupakan hak setiap warga negara. Karena itu pemerintah tidak bisa melarang atau menghambat gerakan tersebut. 

"Sangat konstitusional dan tidak ada masalah karena dilindungi Undang-Undang, terutama pada pasal 28," ujar Fadli Zon ditemui usai menghadiri rapat akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sri Hartini-Setia Budi Wibowo di Lapangan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Minggu, 6 Mei 2018. 

Terkait informasi untuk meminta penghapusan hastag #2019GantiPresiden, kata dia, tidak benar karena hal itu merupakan hak warga negara dan tidak ada kekuatan yang boleh melarang karena tidak melanggar konstitusi.

"Kalaupun ada upaya menghapusnya, dia menduga karena kekhawatiran dari lingkaran kekuasaan," ucap Wakil Ketua DPR RI itu seperti dilansir dari Antara.